‎Aviliani: Hadapi Resesi Ekonomi Dunia, APBN dan APBD Harus untuk Pemberdayaan Masyarakat

Aviliani, ekonom senior Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) mengatakan, untuk menghadapi resesi ekonomi dunia yang menyebabkan penurunan pengeluaran masyarakat, maka permintaan atau demand masyarakat juga perlu diperbaiki.

Demand masyarakat itu, kata Aviliani, bisa diperbaiki dengan menaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan APBN atau APBD diarahkan ke pemberdayaan masyarakat, bukan bagi-bagi uang.

“Berarti demand masyarakat harus diperbaiki. Satu, bisa PTKP nya dinaikkin supaya pajaknya rendah. Sekarang kan Rp4,5 juta. Nah mungkin bisa dinaikkan menjadi Rp5,5 juta. Yang kedua adalah APBN sama APBD itu lebih diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat, bukan bagi-bagi uang,” ujar Aviliani usai acara diskusi publik refleksi akhir tahun “Ekonom Perempuan: Mewaspadai Resesi Ekonomi Global” di ITS Tower, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2019).

Artinya, kata Aviliani, harus mendahulukan sektor yang menyerap tenaga kerja, bukan membangun infrastruktur yang ternyata tidak menyerap tenaga kerja.

“Sektor yang menyerap tenaga kerja itu yang didahulukan. Kalau sekarang ini kan infrastruktur, ternyata tidak menyerap tenaga kerja,” kata Aviliani.

Kemudian, menurut dia, BUMN jangan sampai monopoli lagi. Artinya, BUMN harus melibatkan atau memberdayakan pihak swasta.

“Swasta dilibatkan, jangan monopoli BUMN. Kalau kemarin kan menterinya kebanyakan memberdayakan BUMN semua. Nah sekarang perlu melibatkan swasta supaya ekonomi tumbuhnya lebih merata,” tegasnya.

Alasan melibatkan swasta, kata Aviliani, karena banyak tenaga kerja itu di swasta, bukan di BUMN.

“Kalau saya lihat pak Erick (Menteri BUMN) sekarang akan memberdayakan swasta juga. Itu bagus. Ini merupakan langkah bagus menghindari resesi,” ujar dia.

Untuk menghindari resesi ekonomi dunia, menurut Aviliani, sektor keuangan yang harus dijaga adalah perbankan.

“Ini harus hati-hati, jangan sampai mengecil, bermasalah, jadi sistemik seperti kasus bank century. Jadi, pemerintah dalam hal ini OJK dan bank Indonesia atau KSSK perlu menjaga stabilitas supaya tidak terjadi efek negatif. Kecil aja bisa kemana-mana, maka harus dijaga,” kata Aviliani.

Yang tidak kalah penting adalah perhatian terhadap asuransi. Aviliani menegaskan, asuransi jangan sampai didiamkan saja, sehingga tiba-tiba muncul masalah besar.

“Nah mungkin baru-baru ini kan ada masalah di asuransi segala macam. Jangan didiamin saja. Perlu ada sikap akan seperti apa, karena ternyata melibatkan asing juga. Nah itu juga memberikan kepercayaan kepada investor,” pungkas Aviliani. (faz/iss/ipg)