Apkasindo: Program Peremajaan Sawit Rakyat Jauh Dari Target

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menyatakan, Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan berbagai hambatan dan kendala masih jauh dari target yang sudah dicanangkan.

Gulat ME Manurung Ketua Umum Apkasindo mengatakan, hingga tahun ini, program sarana prasarana masih nol persen, tidak ada realisasinya seperti penyediaan, pupuk, infrastruktur jalan kebun petani dan pabrik sawit mini.

“Selain itu, pelatihan SDM petani yang dihentikan mulai dua tahun yang lalu, akibatnya, pengetahuan teknis agronomi dan budidaya tidak ter-update dengan baik,” kata dia, dilansir Antara, Sabtu (5/10/2019).

Dia menyatakan, setelah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berdiri pada tahun 2015, praktis di APBD dan APBN yang terkait dengan sawit sudah tidak dianggarkan lagi. Karena anggapan anggaran sawit sudah dikelola oleh BPDP-KS.

Terkait hal itu, kata dia, Apkasindo meminta dana pungutan sawit untuk lebih fokus berkontribusi mendukung produktivitas, SDM Petani dan kesejahteraan petani.

Pada kesempatan itu, Gulat memaparkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas Apkasindo yang dihadiri Ketua Dewan Pembina Apkasindo Moeldoko di Gedung Binagraha, Jakarta, Kamis (3/10/2019) lalu.

Beberapa hal yang dibahas dalam Rakortas tersebut antara lain berkaitan kebun rakyat di kawasan hutan sejatinya pemerintah sudah mengeluarkan banyak aturan. Tetapi dari seluruh aturan tersebut, tidak memberikan prioritas bagi kebun sawit rakyat.

Kemudian, terkait Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang berbasiskan peraturan di Indonesia, petani sangat mendukungnya, namun pada Draft Perpres ISPO mestinya petani tidak diwajibkan mengikuti ISPO sebelum dilakukan pra kondisi.

“Dalam hal ini, petani dibantu selesaikan persoalan dan masalah lahannya dulu terutama aspek legalitas dan status lahan,” katanya.

Menanggapi masukan dan saran petani, Moeldoko selaku Ketua Dewan Pembina Apkasindo berjanji segera berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan, diantaranya KLHK, Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian untuk mengurai dan memecahkan berbagai persoalan di atas dengan mengedepankan kepentingan dan keberlanjutan Petani sawit Indonesia.

Moeldoko mengatakan, sawit saat ini sangat mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, untuk itu hasil rapat terbatas tersebut, termasuk masalah draf Perpres ISPO, harus mengedepankan kepentingan petani akan disampaikan kepada Kementerian Pertanian dan kementerian terkait saat rapat dengan Presiden.

Menurut dia, gabungan kelompok tani (gapoktan)seharusnya diperkuat karena bantuan pemerintah hanya bisa tersalur lewat kelompok tani ini.

“Saya berharap Apkasindo sebagai organisasi yang cukup besar, yang tersebar di 117 Kabupaten Kota dan 22 Provinsi tak lelah terus memperjuangkan hak dan kepentingan petani sawit Indonesia,” tegas Moeldoko yang juga Kepala Staf Kepresidenan RI. (ant/ang)