Solusi Gubernur untuk Atasi Anjloknya Harga Garam di Madura

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur memimpin rapat membahas masalah anjloknya harga garam di Madura, Senin (22/7/2019).

Rapat ini melibatkan bupati se-Madura sebagai pemangku kebijakan, serta akademisi Universitas Trunojoyo Madura.

Secara khusus, rapat itu membahas standar kualitas dan keberlanjutan produk garam industri di wilayah Madura.

Berdasarkan keluhan petani garam di wilayah Madura, harga garam saat ini anjlok mencapai Rp300 per kilogram.

Anjloknya harga garam ini, menurut petani, selalu terjadi setiap musim panen datang. Karena itu Khofifah melibatkan sejumlah petani dan PT Garam di rapat itu.

Setidaknya ada tiga poin hasil rapat yang digelar di Madura itu. Salah satunya, perlunya ada perubahan regulasi untuk PT Garam.

PT Garam (Persero) Tbk sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diharapkan menjadi stabilisator harga garam sekaligus penyangga stok garam nasional.

“Ini tidak hanya di Jatim, tapi di semua daerah penghasil garam. Menteri BUMN atau Menteri Keuangan harus melakukan penunjukan langsung kepada PT Garam sebagai penyangga stok garam nasional dan stabilisator harga,” katanya.

Selain itu, hasil rapat itu menyepakati perlunya harga dasar atau Harga Pokok Penjualan (HPP) untuk garam.

Usulan itu merupakan remkomendasi dari ejumlah asosiasi petani garam di Madura yang turut serta di dalam rapat yang dipimpin Khofifah itu.

Keberadaan HPP diharapkan menjadi alat proteksi bagi petani garam ketika terjadi kelebihan suplai, sehingga tidak sampai terjadi penurunan drastis harga garam.

Hasil rapat itu juga menyepakati adanya pusat data produksi garam nasional. Di dalamnya termuat stok garam nasional dan garam impor.

“Karena produksi garam kita ini sebenarnya sangat besar. Sampai 9,420 ribu ton dari Madura ini,” ujar Khofifah.

Dengan adanya pusat data garam itu, ada keterbukaan informasi mengenai data garam.

Bilapun ada garam impor, Khofifah berharap jumlahnya dalam kebutuhan garam nasional tidak sampai melebihi produksi garam dalam negeri.

Khofifah mengatakan, kualitas garam dari Madura sebenarnya sudah cukup tinggi. Kandungan NaCl garam Madura sudah mencapai 97 persen.

Selain itu, garam yang diinisiasi PT Garam juga sudah memiliki kandungan NaCl mencapai 99 persen.

“Artinya garam lokal di Madura ini sudah cukup layak masuk garam industri. Jadi, garam untuk industri ini perlu diinisiasi di Madura,” katanya.

Setelah rapat dengan Khofifah, Hartono Direktur Operasi PT Garam mengatakan, dia siap menyerap garam dari petani.

“PT Garam memang ada penugasan penyerapan garam petani. Kita dapat dana penyertaan modal negara (PNM) pada 2015 untuk menyerap garam pada 2016 sampai sekarang,” kata Hartono.

Sayangnya, kata dia, garam yang diserap BUMN itu sampai sekarang masih tersimpan di dalam gudang.

Dia mengatakan, PT Garam tidak bisa menjualnya lagi karena harga beli garam dari petani terlalu tinggi. Sekarang justru harga di pasaran sedang rendah.

“Tahun ini kami tetap menyerap, kami akan memanfaatkan sisa dana PMN tahun lalu,” ujarnya.(den/iss/ipg)