Presiden Minta Penyelesaian Kilang TPPI di Tuban Tidak Lebih dari Tiga Tahun

Joko Widodo Presiden dan Iriana Ibu Negara, hari ini, Sabtu (21/12/2019), meninjau kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Di situ, Jokowi mengapresiasi kawasan TPPI yang rencanaya dikembangkan menjadi industri petrokimia nasional penghasil beragam produk turunan petrokimia dan produk Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Kilang TPPI ini salah satu kilang terbesar di Indonesia yang dapat menghasilkan produk aromatik, baik para-xylene, ortho-xylene, bensin, toluene, heavy aromatic, dan juga penghasil BBM, premium, pertamax, elpiji, solar, kerosene. Ini bisa untuk semuanya,” kata Presiden.

Melihat besarnya potensi kilang tersebut, Presiden langsung menyampaikan kepada Erick Thohir Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Nicke Widyawati Direktur Utama PT Pertamina dan Basuki Tjahaja Purnama Komisaris Utama PT Pertamina untuk segera menyelesaikan kilang tersebut.

Presiden pun mengungkapkan, sudah cukup lama menunggu penyelesaian Kilang TPPI.

“Tadi saya sampaikan kepada Menteri BUMN, Dirut Pertamina, dan Komut Pertamina agar tidak lebih dari 3 tahun, harus rampung semuanya. Entah itu dengan kerja sama, entah itu dengan kekuatan sendiri. Saya kira ada pilihan-pilihan yang bisa diputuskan segera. Tapi saya minta nanti di bulan Januari sudah ada kejelasan mengenai ini karena saya sudah menunggu 5 tahun,” jelasnya.

Kilang TPPI sudah dibangun lebih dari dua dekade lalu. Tapi, proses pembangunan tersendat karena beberapa masalah.

Setelah TPPI diakuisisi, PT Pertamina akan menjadikannya pabrik petrokimia terpadu. Kalau sudah berproduksi secara penuh, kata Presiden, TPPI memiliki potensi yang bisa menghemat devisa sampai 4,9 miliar USD atau sekitar Rp56 triliun.

“Ini kalau bisa nanti produksinya sudah maksimal bisa menghemat devisa USD 4,9 miliar. Gede sekali. Kurang lebih Rp56 triliun. Ini merupakan substitusi. Karena setiap tahun kita impor, impor, impor. Padahal kita bisa buat sendiri, tapi tidak kita lakukan,” imbuhnya.

Dalam berbagai kesempatan seperti rapat terbatas, rapat paripurna, hingga rapat dengan kepala daerah, Jokowi berulang kali menyampaikan pentingnya substitusi produk-produk impor, salah satunya petrokimia.

Presiden berharap, setelah berproduksi maksimal, industri petrokimia ini dapat membantu menyelesaikan masalah defisit transaksi berjalan yang dialami Indonesia.

“Sehingga kita harapkan kalau ini benar-benar bisa berproduksi maksimal, yang namanya current account deficit, neraca kita akan menjadi jauh lebih baik. Ini salah satu kuncinya ada di sini. Artinya apa? Ini adalah menyelesaikan masalah, menyelesaikan persoalan, menyelesaikan problem dari agenda besar negara ini yang sudah puluhan tahun enggak rampung-rampung,” ungkapnya.

Terkait kepemilikan saham, setelah restrukturisasi Pertamina memegang saham mayoritas sebesar 51 persen. Sementara 47 persen saham dipegang oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan.

Sedangkan 2 persen sisanya masih dipegang pemilik lama yaitu PT Silakencana Tirtalestari.

“Ya masih 2 persen tapi akan segera kita selesaikan. Januari yang saya bilang tadi. Januari harus rampung,” tandasnya.

Sementara itu, Nicke Widyawati Direktur Utama PT Pertamina dalam siaran persnya menyatakan, peluang pasar bisnis petrokimia di Indonesia sekitar Rp40-50 triliun per tahun. Selain itu, bisnis petrokimia mempunyai margin lebih tinggi dibanding BBM.

“Pembangunan komplek industri Petrokimia akan lebih menjamin keberlanjutan bisnis perseroan, karena sesuai dengan tren bisnis masa depan,” ujar Nicke.

Pembangunan industri petrokimia, lanjut Nicke, juga akan lebih efisien karena diintegrasikan dengan kilang, sehingga produk samping petrokimia dapat dimanfaatkan kembali oleh kilang baik untuk bahan bakar kilang itu sendiri maupun dapat menjadi produk BBM.

“Infrastruktur penunjang dan utilitas dapat juga dimanfaatkan secara bersama-sama dengan menurunkan biaya energi hingga 10 persen dan biaya personel turun 10 persen sehingga biaya operasional turun sampai 15 persen,” imbuhnya.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana saat meninjau kilang TPPI antara lain, Erick Thohir Menteri BUMN, Pratikno Menteri Sekretaris Negara, Budi Gunadi Sadikin Wakil Menteri BUMN, dan Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur.(rid/iss)