Presiden Menegaskan APBN 2020 Harus Meningkatkan Ekspor dan Investasi

Joko Widodo Presiden mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 harus harus mampu memberikan stimulus bagi peningkatan ekspor dan investasi.

Selain itu, Presiden juga berharap APBN 2020 menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, merata dan berkeadilan.

Menurut Jokowi, ekspor dan investasi merupakan faktor penting untuk meningkatan daya tahan serta daya saing perkonomian Indonesia, di tengah dinamika perekonomian dunia.

Pernyataan itu disampaikan Presiden dalam Rapat Terbatas Kabinet Kerja, membahas Ketersediaan Anggaran dan Pagu Indikatif Tahun 2020, siang hari ini di Kantor Presiden, Jakarta.

“Kita harus mengantisipasi dinamika perekonomian dunia yang berubah secara dinamis dan terus bergerak. Kuncinya, peningkatan daya tahan serta daya saing ekonomi kita, terutama dua hal yang sudah sering saya sampaikan yaitu investasi dan ekspor,” ujar Presiden di kantornya, Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (22/4/2019).

Maka dari itu, lanjut Jokowi, APBN 2020 harus mampu memberikan stimulus bagi peningkatan ekspor dan investasi, serta menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.

Lebih lanjut, Presiden menegaskan, ke depan pemerintah harus fokus pada penguatan sumber daya manusia dan perlindungan sosial.

Kemudian, rencana anggaran untuk tahun 2020 harus dirinci dan sesuai dengan prioritas pembangunan.

“Terkait dengan penyusunan Pagu Indikatif 2020, perlu saya ingatkan, yang pertama untuk kesinambungan pembangunan kita harus fokus pada penguatan SDM dan perlindungan sosial, menyambung apa yang telah kita mulai 2019,” tegasnya.

Kemudian, Presiden mengingatkan supaya rencana anggaran untuk 2020 harus detail dan sesuai dengan prioritas pembangunan, harus bisa dilaksanakan dan bisa diukur hasilnya.

Sekadar diketahui, rapat kabinet terbatas hari ini dihadiri Wakip Presiden, Menko Perekonomian, Menko Polhukam, Menko Kemaritiman, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Dalam Mengeri, Menteri Pertahanan, dan Kepala Bappenas. (rid/tin/ipg)