Presiden Instruksikan Jajarannya Membereskan Kendala Penciptaan Lapangan Kerja

Joko Widodo Presiden menyampaikan empat instruksi kepada para menteri, dalam forum rapat kabinet terbatas membahas penciptaan lapangan kerja, siang hari ini, Senin (11/11/2019), di Kantor Presiden, Jakarta.

Jokowi menegaskan, tujuan besar pekerjaan Pemerintah, salah satunya menciptakan lapangan kerja yang sejalan dengan program pembangunan sumber daya manusia.

Instruksi pertama, Presiden kembali mengingatkan jajarannya untuk membenahi ekosistem regulasi, sehingga bisa mendukung penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya.

Sebelumnya, Presiden juga sudah meminta menteri Kabinet Indonesia Maju untuk mengidentifikasi regulasi yang menghambat terciptanya lapangan pekerjaan.

“Kalau ada yang menghambat segera dipangkas atau diusulkan untuk dipangkas kepada Presiden. Khusus yang berkaitan dengan mandat dalam undang-undang, kita kumpulkan dan nanti akan kita lakukan Omnibus Law yang akan dibahas bersama DPR,” ujar Presiden.

Yang kedua, Jokowi instruksikan reformasi regulasi, serta reformasi birokrasi di kementerian mau pun lembaga.

Dengan begitu, Presiden berharap aparatur pemerintah mengubah cara kerja dan pola pikir, dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil.

“Sebaik apa pun regulasi, kalau orientasi birokrasi kita belum berubah tetap saja akan menjadi masalah yang berkaitan dengan sumbatan,” katanya.

Instruksi yang ketiga, Jokowi Presiden meminta Menteri Dalam Negeri menata hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Sehingga, pemerintah daerah bisa satu visi dengan pemerintah pusat, dan memahami urgensi penciptaan lapangan kerja di seluruh Indonesia.

“Reformasi yang dilakukan di tingkat pusat harus bergulir ke provinsi, ke kabupaten, dan ke kota, baik dari sisi regulasi mau pun kewenangan daerah, serta sistem pelayanan birokrasi yang ada di daerah,” tegasnya.

Lalu yang keempat, Presiden menginstruksikan jajaran kementerian/lembaga memulai reformasi besar-besaran dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul.

Jokowi meminta, pembenahan pendidikan vokasional dan peningkatan keterampilan tenaga kerja berjalan efektif di lapangan.

“Kartu Prakerja dan sistem manajemennya harus disiapkan, sehingga begitu dikeluarkan Januari sistemnya betul-betul terintegrasi dan berbasis digital. Mudah dikontrol dan dimonitor,” papar Jokowi.

Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengimbau supaya sejumlah program pemerintah yang terkait penciptaan lapangan kerja disiapkan dengan sebaik-baiknya. (rid/iss/ipg)