Joko Widodo Presiden bertemu dengan pengurus dan anggota Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/9/2019).
Hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Soelaeman Soemawinata Ketua Umum DPP REI, Junaidi Abdillah Ketua Umum Apersi, dan Endang Kawidjaja Ketua Umum Himperra.
Sementara Presiden didampingi Basuki Hadimuljono Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Airlangga Hartarto Menteri Perindustrian, Pratikno Menteri Sekretaris Negara, Pramono Anung Sekretaris Kabinet, Thomas Lembong Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Mardiasmo Wakil Menteri Keuangan.
Dalam pengantarnya, Jokowi mengatakan pemerintah selama empat tahun terakhir berupaya memangkas selisih pasokan dan permintaan rumah (backlog) yang mencapai angka 11,4 juta, serta berusaha memenuhi kebutuhan rumah utamanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selanjutnya, pemerintah akan berkonsentrasi untuk menyediakan rumah layak bagi para ASN dan anggota TNI-Polri.
“Pada tahap berikutnya Pemerintah akan konsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah yang layak bagi kurang lebih 945 ribu ASN kita dan 275 ribu prajurit TNI serta 360 ribu anggota Polri kita,” kata Presiden di Istana Merdeka.
Lewat upaya pemenuhan kebutuhan rumah tersebut, Presiden berharap agar turut muncul efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, realisasi program pembangunan satu juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mencapai angka yang menggembirakan.
“Ini angka-angkanya di 2015 terbangun 699.000 (unit), kemudian 2016 805.000, 2017 904.000, dan untuk pertama kali di tahun 2018 mencapai 1,1 juta rumah. Sehingga total sudah 3,5 juta unit yang telah terbangun. Ini akan diteruskan 2019 yang kita targetkan 1,25 juta rumah yang dibangun bagi masyarakat,” imbuhnya.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden juga mendengar secara langsung dari ketiga asosiasi tersebut mengenai pandangan, masukan, serta terobosan-terobosan yang bisa dilakukan pemerintah lima tahun mendatang untuk mempercepat pembangunan perumahan, dan semakin mengurangi angka backlog. (rid/iss/ipg)