Presiden Belum Puas dengan Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia

Joko Widodo Presiden memerintahkan jajarannya untuk mengidentifikasi persoalan yang menghambat kemudahan berusaha di Indonesia.

Instruksi itu disampaikan Presiden dalam rapat kabinet terbatas membahas percepatan kemudahan berusaha, Kamis (21/11/2019), di Kantor Presiden, Jakarta.

“Saya ingin para menteri mempelajari masalah-masalah yang ada secara detail, di mana poin-poin kelemahan serta titik-titik yang menjadi penghambat dari kemudahan berusaha,” ujar Jokowi.

Presiden lalu menyinggung peringkat kemudahan berusaha Indonesia yang dalam setahun terakhir ini relatif jalan di tempat. Padahal, peringkat kemudahan berusaha Indonesia tahun 2018 meningkat signifikan dari peringkat 120 menjadi peringkat 72.

“Harusnya ada kenaikan peringkat lagi dalam kemudahan berusaha di Indonesia, paling tidak di peringkat 40-50,” tegasnya.

Untuk mencapai target itu, Presiden menegaskan upaya dan solusi dari pemerintah harus dilakukan secara total. Sejumlah strategi tengah direncanakan dan akan kembali diterapkan pemerintah dalam waktu dekat.

“Solusi yang dikerjakan pemerintah tidak boleh sepotong-sepotong. Dibutuhkan sebuah reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi, sehingga kemudahan berusaha betul-betul bisa disederhanakan,” ucap mantan Wali Kota Solo itu.

Lebih lanjut, Presiden meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk mengawal langkah perbaikan serta reformasi di semua titik, supaya benar-benar membuahkan hasil.

“Reformasi pelayanan perizinan yang cepat dan terintegrasi dari pusat ke provinsi sampai ke kabupaten harus menjadi sebuah desain sehingga benar-benar kita bisa melihat, bisa mengontrol, dan bisa mengawasi proses-proses yang ada di mana berhentinya, di mana ruwetnya,” pungkasnya.(rid/tin)