
Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur menyebutkan, total investasi yang dibutuhkan untuk menjalankan seluruh proyek prioritas dan strategis Jawa Timur di Perpres 80/2019 senilai Rp229 triliun.
Ada 218 program dan proyek prioritas di Perpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di kawasan Gerbangkertosusila, Bromo-Tengger-Semeru (BTS), Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.
Khofifah mengatakan, melalui Perpres 80/2019 ini, Joko Widodo Presiden berharap semua elemen penting di Jawa Timur melakukan sesuatu untuk mewujudkan pembangunan proyek ini.
“Karena dari total kebutuhan Rp292 triliun untuk semua proyek di Perpres itu, kira-kira hanya 14 persen saja yang akan disuport APBN dan APBD. Sisanya (86 persen) dari BUMN, BUMD, dan lain-lain,” kata Khofifah.
Dia menyatakan ini di hadapan 250 orang undangan, di acara Sosialisasi Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Provinsi Jawa Timur, di JW Marriott Surabaya, Selasa (17/12/2019).
Karena itulah, kata Khofifah, untuk mewujudkan seluruh proyek Perpres 80/2019 ini pemerintah di Jawa Timur harus duduk bersama menelusuri tumpang tindih aturan tentang perizinan dan investasi.
“Ada PR yang mengharuskan kita duduk bersama lebih sering. Kita perlu memetakan. Kabarnya di pusat, ada 82 Undang-Undang yang akan dikristalisasi menjadi 3 Undang-Undang,” ujarnya.
Kebijakan Omnibus Law itulah, yang dimaksud Khofifah, bisa diterapkan di Jawa Timur demi memperlancar pelaksanaan Perpres 80/2019 melibatkan bupati/wali kota di Jawa Timur.
“Tidak menutup kemungkinan ada Perda, Perwali, Perbup, maupun Peraturan Gubernur yang perlu diteliti lagi sehingga perizinan jadi lebih simpel. Saya kira tidak perlu menunggu di pusat selesai,” ujarnya.
Perlu diketahui, dari semua proyek di Perpres 80/2019, terbanyak ada di kawasan Gerbangkertosusila. Ada 77 program dan proyek prioritas dengan total nilai investasi mencapai lebih dari Rp163 triliun.(den/iss/ipg)