Khofifah dan Emil Masih Cicil Sinkronisasi Nawa Bhakti Satya dengan RPJMD

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 mengakui, sinkronisasi program Nawa Bhakti Satya yang dia usung sejak masa kampanye dengan draft teknokratik Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jatim, belum tuntas.

Draft Teknokratik RPJMD adalah naskah akademik RPJMD Provinsi Jawa Timur yang berisi kajian ilmiah atas kondisi, potensi, masalah dan isu-isu strategis yang muncul dan dihadapi Jawa Timur selama lima tahun ke depan.

“Ini baru penyampaian visi misi yang sudah kami breakdown dalam Nawa Bhakti Satya. Pasti banyak hal perlu kami komunikasikan, sinkronisasi dengan draft kerangka teknokratik (RPJMD)-nya Pemprov. Sebetulnya kami sudah mencicil,” katanya usai Sertijab di DPRD Jatim, Senin (18/2/2019).

Khofifah menyebutkan, dirinya dan Emil Elestianto Dardak beserta pejabat Pemprov Jatim terkait sudah melakukan rapat sejak 13 Februari lalu, usai pelantikan oleh Presiden di Jakarta.

“Kami saat itu rapat sampai menjelang subuh. Lalu tanggal 14 setelah penyambutan yang luar biasa oleh masyarakat Jawa Timur, malamnya kami koordinasi lagi. Tanggal 15 kami juga koordinasi di Bappeprov Jatim,” ujarnya.

Dia mengatakan, koordinasi yang sudah mereka lakukan itu memang baru sebatas pembahasan secara makro. Menurutnya, perlu ada pembahasan yang lebih fokus lagi, lebih detail sesuai pendekatan pembangunan yang dia sepakati dengan Emil.

Salah satu yang dia sebutkan mengenai pendekatan pembangunan yang sudah tertuang di dalam visi misi mereka adalah keadilan akses. Di dalamnya, Khofifah-Emil berkomitmen atas koneksitas atau keterhubungan wilayah selatan, wilayah pesisir, terutama kepulauan.

Dalam membangun koneksitas antarwilayah ini, kata dia, pembangunan itu harus berbasis kewilayahan, bukan sektoral. Karena itu, dia menyadari adanya perbedaan rumpun budaya Jawa Timur. Dari rumpun Arek, Mataraman, Tapal Kuda, Pantura dan Madura.

Sebab itulah, kata dia, penguatan Badan Perwakilan Wilayah (Baperwil/dulu Bakorwil) menjadi penting. Jawa Timur, kata Khofifah, sesuai petunjuk Dirjen Otda dan Mendagri, kini satu-satunya provinsi yang Baperwil-nya masih diizinkan tetap ada.

Fungsi Baperwil ini, salah satunya yang dia contohkan, untuk mendekatkan layanan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Misalnya, mempermudah layanan pendaftaran produk di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM).

“Temuannya, mereka (UMKM dan IKM) ingin pelayanan izin POM lebih cepat dan terukur. Kalau harus ke Surabaya, bayangkan kalau mereka dari Pacitan ujung, atau dari Jember ujung, atau dari Pamekasan Kepulauan. Kami ingin itu kami dekatkan, peran Baperwil menjadi penting,” ujarnya.

Dia juga menyebutkan beberapa hal yang sangat memerlukan peran penting Baperwil. Sebab itulah, pada hari-hari pertamanya bekerja ini dia langsung bagi tugas dengan Emil untuk berkoordinasi dengan Baperwil.

“InsyaAllah besok Pak Emil ke Bojonegoro, saya ke Pamekasan. Ke depan, kami berharap rapat-rapat yang berkaitan dengan daerah dilakukan di kantor-kantor Baperwil. Saya ingin nantinya Baperwil menjadi ruhnya Pemprov di daerah-daerah yang memiliki keserumpunan,” ujarnya.

Baperwil, kata dia, nantinya akan memiliki banyak tugas. Mulai dari mengidentifikasi kebutuhan milenial job center yang diinisiasi Emil. Juga pendataan Pos Madin (Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah), GTT PTT (Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap), serta pendataan SMA/SMK dalam hal bantuan SPP dan seragam dalam program Tis-Tas: sekolah gratis berkualitas.

Upaya Peningkatan Perekonomian Jatim

Salah satu Bhakti dalam Nawa Bhakti Satya adalah Jatim Berdaya, yang mana perekonomian di Jawa Timur akan terus didorong agar kesejahteraan masyarakat Jawa Timur meningkat.

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 mengatakan, dia dan Emil akan mengkalkulasi secara detail, bagaimana peran pemerintah mendorong perekonomian Jatim.

“Kami sudah komunikasikan dengan tim navigasi, dengan perwakilan pengusaha, perwakilan negara sahabat, dan mereka yang tertarik berinvestasi,” katanya di DPRD Jatim, Senin (18/2/2019).

Dia mengaku banyak mendapat masukan dari masyarakat Jatim, juga warga Jawa Timur yang sedang berdomisili di luar Jatim.

“Mereka mengusulkan ada LRT, MRT, Doble track Banyuwangi, dan sebagainya. Pasti kami sudah mengkomunikasikan itu. Akan kami kuatkan dengan rencana detail, tentunya Bappeprov (Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi) dan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset) Pemprov Jatim,” ujarnya.

Dia mengaku sudah membahasnya dengan dua badan daerah itu, namun masih pada tataran makro. Untuk lebih detail, dia akan melakukan koordinasi teknis demi menjadikan data-data yang menjadi landasan presisi dan handal.(den/tin/ipg)