Kemiskinan Jatim Masih 4 Juta, Mensos Minta Penerima PKH Benar-Benar Dicek

Angka kemiskinan di Jatim masih di atas 4 juta jiwa pada 2019. Juliari Peter Batubara Menteri Sosial meminta Pemprov Jatim benar-benar mengecek penerima progam bantuan supaya tepat sasaran.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, sampai Maret 2019 angka kemiskinan di Jatim masih di angka 4,112 juta jiwa atau 10,37 persen dari total jumlah penduduk.

Angka itu memang sudah berkurang 179,9 ribu jiwa dari 4,292 juta jiwa (10,85 persen) pada September 2018. Tetapi, penurunan itu belum sesuai target Pemprov Jatim sebesar 9,44 persen.

Juliari bilang, untuk menekan kemiskinan di Jawa Timur, sejumlah program Kementerian Sosial seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) masih jadi andalan.

“Saya kira, BPNT dan PKH itu akan jalan terus,” kata Juliari usai mengikuti rangkaian acara Sarasehan Kearifan Lokal 2019, di salah satu hotel di Surabaya, Rabu (4/12/2019).

“Kami harap, Dinsos Jatim juga benar-benar mengecek, memverifikasi, dan memvalidasi keluarga penerima manfaat. Ini harus bener-bener keluarga yang memang layak menerima.”

Mensos menargetkan, pada 2020 mendatang, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) BPNT di seluruh daerah di Indonesia mencapai 15 juta KPM. Sedangkan PKH 10 juta KPM.

Harry Hikmat DIrektur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos melaporkan, penyaluran PKH tahap III dan IV pada Juli dan Oktober 2019 sudah tuntas dilaksanakan.

Realisasi penyaluran PKH tahap III terhadap 9.555.672 KPM telah cair 99,07 persen. Sedangkan di tahap IV kepada 9.640.823 KPM, bantuan yang telah dicairkan sudah mencapai 95,82 persen.

Suban Wahyudiono Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Jawa Timur mengatakan, Pemprov Jatim sendiri bahkan sudah menyiapkan APBD senilai Rp100 miliar untuk bantuan PKH Plus.

Sasarannya, 50 ribu lansia berusia di atas 70 tahun yang tersebar di 10 kabupaten yang ada di Jawa Timur. Baik di Jember, Kabupaten Probolinggo, Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Sampang, Sumenep, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Malang.

“Besaran bantuan untuk masing-masing penerima manfaat Rp2 juta per tahun,” katanya. “Kalau soal pendataan (untuk 2020), sekarang kami sudah melakukan bersama BPJS. Dinsos tidak sendiri.”(den/iss/ipg)