Indonesia Bakal Ngotot Produksi Bahan Bakar Kelapa Sawit Meski Eropa Melarang

Airlangga Hartarto Menteri Perindustrian menyebut, kebijakan larangan Eropa tentang bahan bakar berbasis kelapa sawit (crude palm oil/CPO) adalah praktik perdagangan yang tidak fair (unfair trade practice). Indonesia akan tetap mendorong produksi biodiesel berbahan baku kelapa sawit.

Penyiapan produksi bahan bakar berbasis kelapa sawit ini berkaitan dengan dorongan Kementerian Perindustrian terhadap industri otomotif agar menyiapkan kendaraan berbahan bakar fleksibel atau alternatif (flexy engine), seiring target produksi kendaraan listrik 20 persen pada 2025.

“Ke depan kita harus menyiapkan flexi engine karena kira bisa memproduksi biofuel dari kelapa sawit atau dari CPO yang sekarang menjadi perbincangan Indonesia dengan Eropa. Eropa melarang bahan bakar berdasarkan kelapa sawit,” ujar Airlangga saat pembukaan GIIAS 2019 di Surabaya, Jumat (29/3/2019).

Pemerintah Indonesia sendiri, kata Airlangga, saat ini mendorong peningkatan penggunaan biofuel berbahan kelapa sawit. Dari biodiesel 20, pemerintah akan berupaya meningkatkan lagi menjadi biodiesel 100.

“Kalau di Brazil (biofuel) menggunakan ethanol yang disebut ethanol 100, kita bisa menggunakan kelapa sawit di mana kita sebut sebagai green aftur atau biodiesel 100. Prosesnya melalui refineries dan dalam waktu dua tahun kemungkinan bisa diproduksi,” ujarnya.

Airlangga meyakinkan bahwa produksi bahan bakar kelapa sawit yang juga dia sebut green diesel itu setara dengan bahan bakar Euro 4, yang mana dari segi emisi dan lainnya, bahan bakar ini telah memenuhi persyaratan untuk lingkungan.

Dengan upaya itu, Indonesia berupaya mendorong keberlanjutan minyak kelapa sawit atau CPO (sustainable palm oil) yang mana Eropa pun sedang menerapkan sertifikasi CPO tersebut.

“Ini sama-sama sertifikat tapi yang satu sertifikatnya disusah-susahin. Ini namanya kelakuan. Di Eropa ternyata juga banyak kelakuan begini,” tuturnya

Berkaitan dengan larangan kebijakan Eropa mengenai bahan bakar berbasis kelapa sawit ini, Airlangga mengatakan, pemerintah Indonesia akan mengambil sikap.

“Pemerintah sedang mengkaji langkah-langkah lanjutan terhadap trade yang tidak fair ini,” ujarnya.(den/ang/ipg)