DPR Harapkan Award untuk Sri Mulyani Juga Bermanfaat bagi Rakyat

Mukhamad Misbakhun anggota Komisi XI DPR RI mengucapkan selamat kepada Sri Mulyani Indrawati (SMI) Menteri Keuangan yang telah meraih berbagai penghargaan atau award. Namun, dia mengharapkan berbagai award bagi menteri yang kondang dengan inisial SMI tersebut bisa bermanfaat bagi rakyat.‎

Berbicara pada rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menkeu, Bank Indonesia, Bappenas dan BPS di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (16/1/2019), Misbakhun menyatakan, sederet award dari berbagai lembaga internasional untuk SMI tentu akan mengangkat citra mantan Managing Director World Bank itu. “Citra ini penting,” ujar Misbakhun.

Sebelumnya SMI memperoleh berbagai jenis penghargaan, seperti Finance Minister of the Year, East Asia Pacific dari Global Markets Magazine, Best Minister in the World Award pada World Government Summit di Dubai, penghargaan Leader in Rising Asia dari Singapore Institute of International Affair (SIIA).

Jauh sebelumnya, SMI juga memperoleh Finance Minister of The Year 2008 for Asia dari Emerging Markets, Menkeu Terbaik di Asia Pasifik 2018 versi FinanceAsia, hingga Most Powerful Women versi Forbes. Yang terakhir adalah penghargaan sebagai Menkeu terbaik di asia pasifik versi media keuangan The Banker.

Hanya saja, kata Misbakhun, yang jauh lebih penting adalah manfaat bagi rakyat.

“Bahwa citra yang kita bangun itu dirasakan oleh rakyat dalam sebuah rasa yang bisa diserap dalam kapasitas rakyat,” kata Misbakhun.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu mengatakan, Golkar sebagai partai pendukung Joko Widodo Presiden berupaya memberikan dukungan yang memadai demi keberhasilan pemerintah. Menurutnya, penghargaan untuk SMI hendaknya juga terefleksikan pada kebijakan-kebijakan Kemenkeu demi mendukung visi dan misi Jokowi.

“Pak Jokowi itu kalau memberi arahan selalu mengatakan rasa. Bagaimana program itu menjadi rasa, tidak hanya menjadi sebuah kata,” tegas Misbakhun.

Legislator asal Pasuruan, Jawa Timur itu juga menyoroti tax ratio Indonesia yang saat ini ada di kisaran 11,5 persen. Angka itu memang naik dibandingkan rasio pajak sebelumnya di kisaran 10,7 persen.

Hanya saja, Misbakhun juga ingin tahu faktor penyebab kenaikan tax ratio. Sebab, sebelumnya Indonesia menggelar program pengampunan pajak atau tax amnesty yang dianggap cukup sukses.

“Tax amnesty merupakan cita-cita besar Pak Jokowi dan terealisasikan dengan sangat baik di tahun 2016. Saya dari partai pendukung pemerintah kemudian merasakan reformasi perpajakan itu terbukti,” kata dia.

Namun, menurut Misbakhun, keinginan Jokowi untuk membentuk Badan Penerimaan Pajak, menurunkan tarif pajak demi menggenjot penerimaan dan menggerakkan ekonomi belum sepenuhnya terealisasi.

“Presiden ingin memberikan tarif yang kompetitif dan ini butuh effort (upaya) luar biasa,” ujar Misbakhun.

Juru bicara di Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma`ruf Amin itu mengaku terpaksa memberikan masukan kritis kepada SMI Menkeu. Alasannya, visi dan misi Jokowi Presiden termasuk yang tertuang dalam Nawacita yang menjadi janji kampanye harus bisa direalisasikan oleh para menteri.

“Yang saya ingin sampaikan bahwa para pembantu presiden me-mention setiap keberhasilan sebagai kesuksesan pemerintahan Presiden Jokowi. Ini demi kebaikan bersama,” tegasnya.(faz/dwi/ipg)