Anggaran Belanja Jatim 2020 Rp33,7 Triliun, Porsi Terbesar untuk Peningkatan SDM

Anggaran Belanja 2020 dalam nota keuangan yang dibacakan Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim, dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Jumat (25/10/2019) mencapai Rp33,7 triliun.

Nota keuangan Pemprov Jatim yang dibacakan Khofifah akan menjadi acuan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemprov Jatim 2020.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas penganggaran dan pembangunan Jawa Timur pada 2020 mendatang. Sejalan prioritas Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Presiden-Wakil Presiden.

“Kalau dari RKP (Rencana Kerja Pemerintah) pusat kaitannya peningkatan kualitas SDM, kami pun sama, peningkatan kualitas SDM untuk pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berdaya saing,” kata Khofifah.

Dalam upaya mendongkrak kualitas SDM, kata Khofifah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi tolok ukurnya. Tumpuan IPM adalah kualitas pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat Jatim.

“Yang baru saya bacakan tadi, alokasi dana kesehatan dan pendidikan kita sudah 35 persen dari total anggaran belanja. Ini akan berseiring dengan peningkatan kualitas SDM Jawa Timur,” urai Khofifah.

Sesuai nota keuangan Pemprov Jatim yang dibacakan Khofifah, untuk urusan wajib pendidikan yang menjadi sektor utama Dinas Pendidikan Jatim, alokasinya sebesar Rp 7,188 trilliun.

Termasuk dalam anggaran itu dialokasikan Rp25 miliar untuk 20 SMK pelaksana Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dalam kaitannya dengan program Jatim Cerdas.

Pemprov menganggarkan Rp 4,38 triliun untuk urusan wajib kesehatan. Sebesar Rp433 miliar akan dikelola Dinas Kesehatan untuk belanja Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Penyediaan Pelayanan Kesehatan Gratis Berkualitas.

Lalu untuk UPT dan Rumah Sakit Khusus anggarannya Rp571 miliar. Untuk RSUD Dr Soetomo sebesar Rp1,568 triliun, RSU Dr Saiful Anwar Malang sebesar Rp934 miliar, sisanya untuk rumah sakit pemprov lainnya.

Kualitas SDM Jatim tak lepas dari fenomena bonus demografi. Pemprov, kata Khofifah, akan menganggarkan belanja program Millenial Job Center (MJC) dan East Java Super Coridor di 5 Bakorwil.

“Millenial Job Center dan East Java Super Coridor ini untuk merespons bonus demografi dan kebutuhan anak muda di era gig economy dan gig worker,” ujar Khofifah didampingi Emil Dardak Wagub Jatim.

Untuk dua program itu, Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran Rp334 miliar yang akan dikelola Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Fokus pembelanjaannya pada program Jatim Kerja.

Adapun prioritas Jatim Kerja, di antaranya pembinaan kompetensi pelatihan melalui pelatihan kerja dan Job Fair, serta penempatan dan perluasan kesempatan kerja melalui MJC.

“Kami ingin fokus pada fungsi Bakorwil sebagai sentra East Java Super Coridor. Jadi kita ingin Nawa Bhakti Satya melalui program-program strategis yang berangkat dari RKPD dan visi misi berjalan baik,” katanya.

Nota keuangan ini, nantinya masih akan dibahas bersama DPRD Jatim sebagai rancangan peraturan daerah APBD Jatim 2020.(den/iss/ipg)