Gatot Sulistyo Hadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jatim memastikan, pembahasan 218 program dan proyek prioritas Perpres 80/2019 mulai dilakukan awal 2020 mendatang.
Beberapa proyek yang menjadi prioritas di dalam Perpres tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur itu adalah jembatan layang (flyover) Gedangan dan Aloha, Sidoarjo.
Gatot mengatakan, saat ini pembahasan secara detail memang belum dilakukan. Dia mengatakan, pembebasan lahan untuk dua proyek flyover di Sidoarjo itu, sampai sekarang juga belum terbebaskan.
“Belum, kayaknya belum (terbebaskan, red). Apa yang tercantum di Perpres itu memang harus dibahas secara detail, satu per satu,” katanya kepada suarasurabaya.net, Sabtu (21/12/2019).
Masih ada 216 program dan proyek lain pengembangan Kawasan Gerbangkertosusila, Bromo-Tengger-Semeru (BTS), serta Selingkar Wilis dan Lintas Selatan selain flyover Gedangan dan Aloha.
Gatot menegaskan, seperti termuat di dalam Perpres itu, memang tidak ada target waktu pengerjaan untuk masing-masing proyek. Tapi setidaknya, proyek-proyek itu harus terlaksana sebelum 2024.
“Jadi apa yang ada di Perpres itu tidak serta diberlakukan tahun depan. Kami harus membahas lagi tahun depan, bagaimana pembiayaannya? Meski sudah jelas ditulis keterangannya, pakai APBN, APBD, KPBU,” ujarnya.
Pembahasan secara detail untuk masing-masing proyek di dalam Perpres itu akan dilakukan mulai Januari 2020. Salah satu yang sudah mewacanakan ini, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) VIII.
“Saya dengar, Kepala Balai Besar (BBPJN VIII) akan membuat FGD pra-Perpres, apa kaitannya dengan infrastruktur yang akan ditangani oleh Balai Besar,” kata Gatot.
BBPJN VIII perlu melakukan grup diskusi terarah itu kaitannya dengan besarnya anggaran APBN dan KPBU (Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha) dalam membiayai 218 proyek itu.
“Kalau dilihat, biaya terbesar itu semua dari APBN dan KPBU. Nah balai besar mewakili Kementerian PUPR. Kami (Dinas PU Bina Marga) mewakili kewilayahan yang dipimpin Gubernur Jatim,” ujarnya.
Pelaksanaannya, pembahasan program dan proyek prioritas itu akan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah terkait. Seperti Dinas Perhubungan, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya, dan lain sebagainya.
“Kalau untuk pembangunan sungai, Balai Besar Sungai baik Brantas dan Bengawan Solo juga akan terlibat. Kalau air minum, ya nanti melibatkan Cipta Karya,” ujarnya.
Sebagai Kepala Dinas yang berkaitan dengan proyek jalan di Jatim, dia mendapat informasi bahwa BBPJN VIII akan memulai pembahasan secara khusus pada Januari mendatang.
“Tapi bentuk pembahasannya nanti seperti apa, saya juga belum tahu,” ujarnya.(den/ang/iss)
NOW ON AIR SSFM 100
