Wujudkan Circular Economy, Indonesia Gandeng Denmark Atasi Masalah Sampah

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerja sama dengan pihak pemerintah Denmark, untuk melakukan pengolahan sampah yang selama ini menjadi masalah utama di Indonesia.

Tuti Hendrawati Tenaga Ahli Menteri Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya KLHK mengatakan, kerja sama ini dilakukan untuk mengelola sampah menjadi suatu hal yang mempunyai nilai ekonomi yang disebut sebagai circular economy.

Indonesia masih menggunakan sistem ekonomi linier dalam kesehariannya. Melalui UU No. 18 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2012 arahan kebijakan terbentuk untuk merubah paradigma dari sistem ekonomi linier menuju circular economy. Untuk itu, Indonesia membutuhkan kerja sama dengan Denmark sebagai negara yang mempunyai teknologi dan pengalaman mumpuni soal manajemen sampah.

Berdasarkan data KLHK pada tahun 2016, penduduk Indonesia menghasilkan 64 juta ton sampah dengan timbunan mencapai 175 ribu ton sampah setiap harinya. Jumlah sampah tersebut terbagi menjadi beberapa jenis, 60 persen diantaranya adalah sampah organik, 15 persen sampah plastik, 10 persen sampah kertas, dan 15 persen lainnya terdiri dari logam, karet, kain, dan kaca.

Namun dari data tersebut, hanya 7,5 persen saja sampah yang didaur ulang, sementara 69 persen dari total sampah tersebut masih bergantung pada landfill. Apabila isu itu tidak segera ditangani, lanjut dia, maka sampah akan menjadi bom waktu di Indonesia.

Tuti mengatakan, kerja sama itu nantinya tidak hanya soal teknologi saja. Tetapi juga pedoman manual dan contoh praktik di lapangan. Pihak Denmark juga akan mengalokasikan dana untuk mendukung kegiatan melalui sharing best practice dan inovasi, seperti kegiatan seminar Circular Economy Forum yang digelar di Grand City Surabaya, Kamis (28/6/2018).

Dengan kerja sama itu, lanjut dia, selain bisa mengelola sampah dengan baik, juga bisa memberikan potensi lapangan pekerjaan. Timbulnya ide-ide kreatif untuk mengubah sampah menjadi suatu yang bernilai ekonomi. Salah satu hasil kerja sama itu yang sudah berjalan, kata Tuti, yaitu operasional RDF (Refuse Derived Fuel) atau yang dikenal sebagai bahan bakar alternatif dari sampah, di Kabupaten Cilacap.

“Pemerintah Indonesia terbuka dengan segala investasi untuk keperluan dan kepentingan Indonesia termasuk pengelolaan sampah,” kata Tuti di Surabaya, Kamis (28/6/2018).

Tentunya untuk melaksanakan kerja sama itu, kata Tuti, semua stakeholder juga harus ikut berperan. Sebab, dukungan atau kampanye publik tentang sampah masih tergolong masif. Seperti, memilah sampah organik dan anorganik, yang belum tentu semua melakukannya.

“Kami berharap mitra dan para stakeholder lainnya, bisa ikut membantu untuk mengatasi masalah sampah ini. Ada satu hal yang perlu diperbaiki agar kerja sama ini berjalan, salah satunya perubahan perilaku masyarakatnya. Nah, dari Denmark kita belajar banyak. Nanti pihak sana akan mendampingi masyarakat agar mengelola sampah dengan baik,” jelasnya.

Sementara itu, H.E. Rasmus Abildgaard Kristensen Dubes Denmark juga menyatakan siap untuk memberikan pendampingan kepada Indonesia, khususnya dalam hal mengelola sampah. Baik kerja sama transfer teknologi, maupun pengetahuan. Pihaknya mengklaim, bahwa Denmark sudah mempunyai pengalaman yang cukup, yaitu telah mampu mendaur ulang sampahnya hingga 70 persen dan mengubahnya menjadi energi. (ang/rst)