Pertemuan IMF-WB Peluang Indonesia Meningkatkan Sektor Pariwisata

Indonesia bakal menjadi tuan rumah Pertemuan Tahunan International Monetary Fund-World Bank (IMF-WB), yang merupakan peristiwa ekonomi dan keuangan terbesar di dunia pada tanggal 8-14 Oktober 2018.

Luhut Binsar Pandjaitan Menteri Koordinator bidang Maritim, selaku Ketua Panitia Pelaksana menegaskan, semua persiapan sudah mencapai 70 persen.

“Persiapan itu mencakup infrastruktur, IT, hotel, transportasi, imigrasi sudah beres. Bahkan bisa dibilang 80 persen siap,” ujarnya melalui pesan singkat yang diterima redaksi, Sabtu (12/5/2018).

Dari Spring Meeting IMF-WB di Washington DC bulan lalu, lanjut Luhut, pemerintah memperkirakan ada sekitar 17.500 delegasi yang berasal dari 189 negara bakal hadir untuk mengikuti pertemuan tahunan IMF-WB di Bali pada Oktober mendatang.

Para delegasi merupakan menteri keuangan dan gubernur bank sentral seluruh dunia. Selain itu, Menko juga mendapatkan informasi para delegasi akan membawa keluarga dan kerabatnya ke Indonesia.

“Kemarin saya di Washington itu kaget ditunjukkan dari Saudi Arabia sudah booking 1000 pax,” bebernya.

Selama kurun waktu seminggu itu, akan ada 2.000-3.000 pertemuan yang diselenggarakan secara bersamaan. Rencananya, pejabat IMF-WB pada pertengahan September akan berkantor di Bali.

Maka dari itu, pemerintah Indonesia mempersiapkan 650 ruangan untuk persiapan ruang kantor dan ruang pertemuan.

Luhut Pandjaitan meyakinkan, dana yang dikeluarkan oleh pemerintah bukan untuk membiayai keperluan peserta pertemuan.

“Jadi kalau ada yang bilang kita hambur-hambur uang, saya penanggung jawab. Nah, suruh ngomong ke saya, supaya clear, saya bertanggung jawab, tidak ada satu rupiah pun yang lari ke peserta,” tegasnya.

Justru, pertemuan tersebut, menurutnya adalah peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan pemasukan dari sektor pariwisata.

“Sekarang apa yang kita dapat? Yang kita dapat itu promosi Indonesia yang luar biasa ada 189 negara yang datang, dan 17.500 peserta plus pengikut-pengikutnya jumlahnya kita belum tahu. Nah, mereka itu semua orang kaya, jadi dari semua itu kita siapkan lagi tourist destination tadi,” urai Luhut.

Lebih jauh, Menko Maritim menyebutkan bahwa pemerintah telah mempersiapkan Banyuwangi, Labuan Bajo, Danau Toba, Mandalika, Borobudur dan Raja Ampat untuk ditawarkan.

“Lapangan terbang kita siapkan di Banyuwangi sekaligus mempersiapkan destinasi wisata. Jadi kalau kami investasi, ada uang keluar, ada yang bilang duit berlebihan keluar, saya jelaskan kita malah beruntung, dengan uang anggaran untuk penyelenggaraan pertemuan IMF-World Bank tadi, kami manfaatkan sekalian untuk destinasi wisata,” tegasnya.

Di Labuan Bajo, pemerintah sudah memperbaiki infrastruktur pelabuhan udara, jalan raya, lampu penerang jalan, suplai air hingga sistem pengolahan sampah.

Pemerintah juga telah melakukan capacity building kepada masyarakat dan pelaku pariwisata di daerah destinasi turis sehingga daerah mendapatkan manfaat dan pemasukan kas daerah dari penyelenggaraan IMF-WB.

Terkait anggaran yang disiapkan pemerintah untuk penyelenggaraan acara itu, Susiwijono Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan detilnya.

Menurutnya, anggaran untuk pelaksanaan pertemuan IMF-WB telah ditetapkan dengan skema tahun jamak (multi years), yakni tahun anggaran 2017-2018.

“Secara umum, pagu anggaran di Bulan Maret 2017 adalah Rp45,4 miliar. Tahun 2018 kita alokasikan Rp810,1 miliar sehingga pagu yang kita tetapkan untuk tahun 2017-2018 adalah Rp855,5 miliar,” paparnya.

Walau pemerintah telah mengalokasikan Rp45,5 miliar pada tahun 2017, kenyataannya, nilai kontrak dan realisasinya itu sebesar Rp10,4 miliar. Lalu, pada tahun 2018, pagu anggaran adalah Rp810,1 miliar, tetapi nilai kontraknya Rp556 miliar.

“Angka itu bisa jadi berubah karena diskusi antara tim panitia nasional pelaksanaan pertemuan IMF-WB dan tim sekretariat IMF-WB masih berlangsung,” timpalnya.

Perubahan anggaran, lanjut Susiwijono, mungkin terjadi karena beberapa hal, misalnya tentang transportasi atau ruang pertemuan untuk delegasi pertemuan.

“Pembiayaan sangat dinamis. Namun kami tetap berpegangan pada Pagu Anggaran yang telah ditetapkan, dan kami akan mempergunakannya dengan efisien,” tegasnya.

Susiwijono menambahkan, anggaran tersebut adalah anggaran dari Kemenkeu yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan.

“Kami berbagi dengan BI, kalau mereka akan membiayai hotel, venue dan office,” jelasnya.

Terkait biaya yang berhubungan dengan kebutuhan peserta, Susi menyatakan sebagian besar akan kembali ke pemerintah. Misalnya hotel, peserta bayar sendiri, panitia hanya bayar untuk blocking hotel.

“Untuk kantor, kami menyediakan 650 kantor di Nusa Dua. Itu kita sewakan ke mereka, mereka bayar ke kita dan uangnya masuk ke PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” pungkasnya. (rid/tna)