Pemerintahan Jokowi-JK Alami Penurunan Penyerapan Tenaga Kerja

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja. Ini terungkap dalam diskusi ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) di kantor INDEF, Jalan Batu Merah 45, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2018), dengan tema “Mampukah Pemerintahan Jokowi-JK Ciptakan Lapangan Kerja?”

Dradjad Hari Wibowo Ekonom senior INDEF mengingatkan kepada pemerintahan Jokowi-JK agar jangan membuat aturan-aturan yang merusak produktifitas kerja dan penciptaan lapangan kerja.

Menurut Dradjad, penciptaan lapangan kerja adalah perubah ekonomi-politik yang sangat krusial karena menjadi kunci pengentasan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

Melihat dua indikator penciptaan lapangan kerja, kinerja pemerintahan Jokowi-JK lebih rendah dari SBY-Boediono, tapi lebih baik dari SBY-JK. Jika tahun 2005 dikeluarkan, era Jokowi-JK lebih lemah dibanding SBY-JK.

“Rata-rata pertambahan penduduk bekerja era Jokowi-JK sebesar 2.127.211 penduduk per tahun, lebih rendah dari era SBY-Boediono sebesar 2.868.457. Rasio Penciptaan Kerja (RPK) era jokowi-JK sebesar 426.297 penduduk per 1% pertumbuhan ekonomi, lebih rendah dari era SBY-Boediono sebesar 467.082 penduduk,” ujar Dradjad.

Nailul Huda peneliti INDEF menjelaskan era Jokowi-JK, dua sektor ekonomi justru minus penciptaan kerjanya. Di sektor Pertanian, Perkebunan, kehutanan, perburuhan dan perikanan, jumlah penduduk bekerja berkurang 700.624 penduduk. Ini melanjutkan tren minus pada era SBY-Boediono. Sektor pertambangan dan penggalian juga kehilangan hampir 50 ribu penduduk bekerja.

“Kondisi minus di tiga tahun awal pemerintahan Jokowi-JK. Artinya pertumbuhan output sektor itu justru diikuti pengurangan jumlah penduduk bekerja. Sedangkan di sektor industri pengolahan, meskipun RPKnya positif, namun lebih rendah dari tiga tahun awal SBY-JK,” kata Nailul.

Andry Satrio Nugroho peneliti INDEF lainnya menilai transportasi online terbukti mampu menyelamatkan penciptaan lapangan kerja di era Jokowi-JK. Hal ini terlihat dari sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi yang berhasil memberikan tambahan 169.137 penduduk bekerja per tahun, setelah sebelumnya minus hampir 300 ribu orang pada era SBY-Boediono. Tapi sayangnya, pemerintah mempersulit pelaku usaha tranportasi online ini.

“Pemerintah justru mempersulit dengan berbagai regulasi. Ini yang perlu dikoreksi oleh pemerintahan Jokowi-JK, jika ingin menciptakan lebih banyak pekerjaan,” kata Andry.(faz/ipg)