Kadin Jatim Dukung Pengembangan Industrialisasi Mangrove

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur memberikan dukungan penuh atas terciptanya industrialisasi mangrove di Jatim. Untuk itu, Kadin Jatim mendorong terciptanya perencanaan neraca mangrove yang akan jadi acuan dalam pengembangannya.

Jamhadi Ketua Umum Kadin Surabaya, mengatakan bahwa perencanaan neraca mangrove ini penting dilakukan agar keluhan dan hambatan yang dialami oleh petambak, nelayan dan UMKM di wilayah mangrove bisa teratasi.

“Apa yang diungkapkan nelayan dan UKM mangrove itu semuanya benar dan fair yang menggambarkan situasi yang dialami mereka. Dan menurut Kadin, solusinya adalah ABCG, Akademisi, Bisnis, Community dan Government bersama-sama duduk dan melakukan perencanaan neraca mangrove,” kata Jamhadi saat dialog tentang “Potensi Ekonomi Hutan Mangrove” dalam acara Indo Agro Banyuwangi, Selasa (16/10/2018).

Lebih lanjut ia mengatakan selama ini potensi mangrove sudah dimanfaatkan oleh UMKM yang ada di pesisir, diantaranya oleh UMKM batik untuk dijadikan bahan baku pewarnaan dan UMKM mamin (makanan dan minuman). Namun untuk industrialisasi mangrove masih belum, padahal potensi mangrove di Jatim sangat besar.

“Dari 38 kabupaten dan kota di seluruh Jatim, sebagian besar memiliki garis pantai dengan luasan 1.841 kilometer. Ini lebih dari 10 kabupaten dan kota di Jatim yang memiliki daratan pesisir mulai dari pantai utara, pantai selatan dan pantai timur,” ujarnya.

Dari potensi yang cukup besar tersebut, maka neraca mangrove dibutuhkan untuk diketahui berapa kebutuhan mangrove untuk industri, mulai dari industri mamin, batik dan lain sebagainya dan berapa kemampuan suplai yang dimiliki. “Dan dari situ juga akan diketahui dan bisa didesain berapa luasan mangrove yang harus ditanam tiap tahunnya agar deman dan suplai seimbang, terpenuhi dan tidak kejar-kejaran,” tambahnya.

Agar bisa terwujud Kadin Jatim siap memfasilitasi dan mempersilahkan seluruh stakeholder yang berkepentingan untuk menggunakan Kadin Institute sebagai instrumen dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada.

Ia menjelaskan, sejauh ini ada beberapa keluhan masyarakat nelayan dalam melakukan rehabilitasi mangrove, di antaranya adalah banyak perijinan yang diberikan pemerintah kepada beberapa pihak yang justru berakibat pada kerusakan mangrove dan adanya limbah dari industri di sepanjang pantai.

“Ketika semuanya duduk bersama, Akademisi, Bisnis, komunitas dan pemerintah untuk membahasnya, maka pasti akan ada solusi. Karena kemanfaatan mangrove ini sangat banyak,” ungkapnya.

Selain ekosistem terbangun dan menjadi tempat berkembangbiaknya biota laut yang berdampak positif pada banyaknya tangkapan nelayan, mangrove juga bisa menahan erosi tanah pantai dan bisa menahan gelombang laut tinggi. Sementara di darat, banyak UMKM yang bisa mendapatkan suplai bahan baku untuk industri atau usahanya.

“Pemerintah akan terbantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ketersediaan lapangan pekerjaan dan kelestarian lingkungan juga terjaga,” pungkasnya.

Hadir Pemateri lainnya adalah DR. Sutrija Peneliti pemerhati kelautan menyampaikan pengelolaan sumber daya pesisir untuk kesejahteraan masyarakat. Serta DR. Edi Susilo akademisi Universitas Barawijaya Malang dengan materi pemberdayaan socialprenuer masyarakat nelayan.(iss/ipg)