Presiden Minta KPPU Awasi Persaingan Bisnis Pangan

Joko Widodo Presiden meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memberi perhatian pada persaingan dalam bisnis komoditas pangan untuk mendorong stabilitas harga.

“Tadi Bapak Presiden ingin mendapat informasi terkait dengan berbagai komoditas di Indonesia, salah satu fokusnya adalah komoditas pangan,” kata Syarkawi Rauf Ketua KPPU di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (30/3/2017).

Presiden memberi perhatian serius dalam upaya mendorong stabilitas harga pangan mulai dari daging, ayam, gula dan lainnya.

“Kami sampaikan ke Presiden, kami akan terus fokus pada penangananan perkara-perkara yang terkait dugaan kartel di komoditas pangan,” kata Syarkawi dilansir Antara.

Menurut Syarkawi, KPPU dalam dua tahun terakhir menangani banyak perkara dugaan kartel. Salah satunya yang banyak perhatian adalah kartel komoditas pangan.

Pertama, dugaan kartel dalam perdagangan daging sapi. KPPU menduga harga yang mencapai Rp140.000 sampai Rp150.000 per kg kemarin karena adanya kartel.

“Kami sampaikan ke Presiden, KPPU akan terus memonitor dan melakukan pengawasan dalam bisnis daging,” katanya.

Selanjutnya, terkait ayam dan unggas, menurut dia, Presiden Jokowi memberi perhatian pada komoditas itu.

“Kami akan fokus di situ, salah satunya melalui kerja sama dengan Kementan, Kemendag, ini adalah satu solusi mengatasi masalah unggas kita yang sekarang harganya rendah di tingkat peternak tapi di pasar justru tinggi,” katanya.

Ia menyebutkan rekomendasi lain kepada pemerintah dalam pemberantasan praktik kartel adalah melalui peningkatan koordinasi dengan kementerian.

“Kami di KPPU akan sama-sama dengan Kementan, kemudian dengan Kemendag melakukan monitoring dan di situ buat aturan yang sesuai dengan persaingan usaha yang sehat,” katanya.

Ia menyebutkan salah satu solusi menyelamatkan peternak unggas yang mandiri dan kecil adalah dengan membangun kemitraan antara perusahaan unggas besar dengan perusahaan budidaya yang kecil .

“Dengan bermitra, mereka bisa hidup sama sama, tapi bukan kemitraan yang eksploitatif,” kata Syarkawi. (ant/bid)