Misbakhun Dorong RAPBN Realistis agar Pasar Optimistis

Mukhamad Misbakhun anggota Komisi XI DPR meminta pemerintah makin konsisten dalam membangun pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2018 yang dipatok sebesar 5,4 persen. Legislator Golkar itu mengingatkan pemerintah agar berupaya keras dalam menjaga kredibilitas APBN.

Dia menyampaikan hal itu dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Sri Mulyani Menteri Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro Kepala Bappenas, Agus Martowardojo Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Suharyanto Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) membahas asumsi dasar RAPBN 2018 di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9/2017).

Misbakhun mengatakan, pemerintah harus mampu menjaga kepercayaan pasar.

“APBN yang kredibel berarti bisa diterima pasar dan rasional menurut perhitungan mereka,” ujarnya.

Lebih lanjut Misbakhun mengatakan, Joko Widodo Presiden sudah menargetkan perekonomian nasional tahun depan tumbuh 5,4 persen. Merujuk target itu, kata dia, pemerintah perlu mendalami upaya-upaya menguatkan pasar.

“Saya menginginkan pemerintah lebih fokus agar pasar lebih didalami dan ada penguatan untuk membangunnya,” ujarnya.

Meski demikian Misbakhun tetap optimistis bahwa ada peluang untuk mencapai target pertumbuhan. Misalnya melalui dukungan penerimaan pajak.

Saat ini, kata dia, pertumbuhan pajak masih 9,3 persen. Padahal, sebelumnya menyentuh angka 10-12 persen.

Mantan pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan itu menegaskan, jika penerimaan negara dari perpajakan besar maka defisit bisa ditekan dan pemerintah tak perlu melakukan pemangkasan anggaran.

“Kalau penerimaan pajak tinggi maka pemerintah tak perlu lakukan self blocking (menahan pencairan angggaran, red) dan pemotongan anggaran,” ujar Misbakhun.

Merujuk nota keuangan pemerintah dalam RAPBN 2018, target pertumbuhan ekonomi dipatok pada angkat 5,4 persen. Sementara laju inflasi diproyeksikan sebesar 3,5 persen.

Misbakhun juga menyoroti mengenai inflasi. Menurutnya, pemerintah harus optimistis dalam mengendalikan laju inflasi.

“Pertumbuhan yang tinggi tanpa pengendalian inflasi tidak menghasilkan apa pun,” tegasnya.

Sedangkan untuk menjaga nilai tukar rupiah, Misbakhun mendorong pemerintah dan BI lebih tegas terhadap perusahaan yang mengeruk sumber daya alam (SDA) di Indonesia tapi justru memarkir dana di luar negeri.

“Jadi ini perlu dilakukan untuk memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar,” ujarnya.

Hal terakhir yang tidak luput dari sorotan Misbakhun adalah bunga dari surat utang. Dalam asumsi RAPBN 2018, rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sekitar 5,3 persen. Misbakhun meminta pemerintah menurunkan suku bunga SUN.

“Selama ini belum pernah kita menunda imbal bayar dan ini jadi kesempatan bagi kita untuk terbitkan surat utang dengan yield (bunga) yang lebih rendah,” tegasnya.(faz/fik)