Maruarar Dan CT Apresiasi Langkah Jokowi Di Bidang Ekonomi

Langkah-langkah strategis Joko Widodo Presiden di bidang ekonomi mendapat apresiasi dari kalangan Senayan dan pengusaha.

Menurut Maruarar Sirait Ketua Umum Taruna Merah Putih (TMP) yang juga anggota Komisi XI DPR, kesenjangan ekonomi dan sosial memang masih menjadi persoalan di Indonesia. Saat ini tercatat gini ratio sekitar 0,4 persen.

Meski kesenjangan masih ada, kata Maruarar, bukan berarti harus mengambil jalan pintas, yang misalnya dengan cara-cara radikal. Mengatasi hal ini Joko Widodo sendiri sangat serius dan bekerja keras dengan mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Jokowi konsen membangun Indonesa dari daerah dan dari pinggiran dengan, dengan pembangunan ragam infrastruktur yang bisa meningkatkan lapangan tenega kerja dan akan berdampak pada kesejahteraan rakyat.‎

Maruarar menegaskan di era Jokowi ini peningkatan dana desa benar-benar terwujud. Hal ini diharapkan dapat semakin efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Dana desa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tercatat tahun 2015 dana desa yang telah disalurkan adalah sebesar 20,7 Triliun, tahun 2016 sebesar 46,9 Triliun, dan meningkat menjadi 60 Triliun pada tahun 2017,” tegas Maruarar dalam simposium nasional bertemakan “Bangkit Bergerak, Pemuda Indonesia Majukan Bangsa” yang dilaksanakan DPP Taruna Merah Putih (TMP) di Balai Kartini, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Senin (14/8/2017).

Selain itu kata dia, di era Jokowi juga sudah dibagikan 19 juta Kartu Indonesia Pintar (KIP) di tahun ini. Sementara Kartu Indonesia Sehat (KIS) dibagikan untuk 90,7 juta jiwa. Di saat yang sama, Jokowi juga memberikan sertifikat tanah.

“Ini merupakan langkah strategis Jokowi dalam mengatasi kesenjangan. Yaitu dengan pemerataan,” ujar Maruarar.

Sementara Chairul Tanjung Pengusaha nasional mengatakan bahwa pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan daya saing. Namun, negara-negara lain bergerak lebih. “Pemerintah selalu berupaya meningkatkan daya saing,” Kata dia.

Chairul mengapresiasi langkah yang dilkukan Joko Widodo Presiden yang menggenjot pembangunan infrastruktur yang luar biasa. Di era Jokowi fokus pemeretan pembangunan infrastruktur dari Sabang sampai Marauke merupakan upaya serius yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya saing bangsa.

“Selain itu Jokowi juga tidak melupakan meningkatkan kualitas SDM. SDM dan infrastruktur harus dijalankan secara bersama untuk meningkatkan daya saing bangsa,” kata Chairul.

Lebih lanjut dia mengatakan, untuk meningkatkan daya saing pada saat ini, tidak cukup efesiensi dan meningkatan produktivitas. Tapi untuk memenangkan persaingan global manusia Indonesia harus inovatif, kreatif dan memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi.

Selain itu manusia Indonesia harus memiliki semangat untuk bekerja keras, dan kerja cerdas. Kerja cerdas bisa diraih dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang cukup. Pasalnya peristiwa bisnis merupakan pristiwa individu. Kesuksesan individu tergantung dari upaya yang dia lakukan.

“Jangan harap jika masuk KADIN atau HIPMI langsung sukses. Atau dibantu pemerintah kita bisa sukses,” katanya.

Sri Mulyani Menteri Keuangan mengatakan bahwa era pemerintahan Presiden Joko Widodo-JK saat ini berupaya terus menerus untuk meningkatkan daya saing. Upaya yang dilakukan dengan serius meningkatkan kualitas SDM dengan mengalokasi anggaran yang lebih untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Menurut Sri Mulyani, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi bangsa yang memiliki daya saing tinggi di tengah persaingan ekonomi global. Maka itu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan keniscayaan.

“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus dilakukan untuk meningkatkan daya saing bangsa,” kata Menkeu.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas kesehatan kepada anak bangsa dengan memberikan gizi. Karena daya saing bangsa ditentukan oleh SDM yang memiliki gizi baik. Gizi menentukan kecerdasaan anak.

“Daya saing akan meningkat jika bangsa ini memiliki generasi yang unggul baik dari gizi dan pendidikan,” ujar Sri Mulyani.

Simposium ini, selain dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-72, juga dalam rangka mendukung segala upaya impelementasi Pancasila di berbagai bidang, seperti bidang politik dan ekonomi. Karena itulah, simposium ini mengundang berbagai narasumber yang sangat otoritatif di bidangnya.

Ratusan orang dalam berbagai elemen hadir dalam acara ini yang sangat meriah ini. Di antaranya Ketua Umum GMKI, KAMMI, PMKRI, HMI, IMM, GMNI, Hikmahbudhi, KMHDI, Pemuda Muhammdiyah, GP Ansor, KNPI dan lain-lain. Acara juga dihadiri sayap organisasi PDI Perjuangan seperti Repdem, Banteng Muda Indonesia, Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) dan lain-lain.

Selain itu, hadir juga organisasi sayap dari partai lain seperti Sapma Hanura, Matara PAN, AMPG Gokar dan Garda Nasdem. Hadir juga perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jakarta dan para Ketua OSIS dari berbagai sekolah.

Hadir sebagai pembicara dalam simposium ini adalah Gatot Nurmantyo Panglima TNI, Tito Karnavian Kapolri, Yudi Latif Kepala Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) , Yenny Wahid Direktur The Wahid Institute, Sri Mulyani Menteri Keuangan, dan Chairul Tanjung pengusaha nasional.(faz/dwi)