Maruarar Apresiasi Joko Widodo Presiden Serius Bangun Infrastuktur

Joko Widodo berkomitmen melaksanakan Nawacita dan janji kampanye untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Demikian disampaikan Maruarar Sirait anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan, dalam Dialetika Demokrasi dengan tema “Utang Luar Negeri Untuk Siapa” bersama Azis Syamsudin Ketua Badan Anggaran (Bangar) DPR RI, dan Ichsanuddin Noorsy pengamat ekonomi politik, di Press Room Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Maruarar bercerita, sekitar dua bulan lalu ia mendampingi Presiden dalam kegiatan Lintas Nusantara. Dalam kegiatan itu, Maruarar mendampingi Jokowi, mulai adari Aceh, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, hingga Papua. Dalam kunjungan ini, Maruarar menyaksikan langsung pembangunan infrastruktur.

“Di Sumatera Utara misalnya, bagaimana jalan tol itu progressnya luar biasa, pelabuhan-pelabuhan, bandara, di Wamena bagaimana kita melihat pembangunan perbatasan kita dengan Papua Nugini,” kata Maruarar.

Menurut dia, Joko Widodo bisa saja memilih membangun di kawasan padat penduduk untuk mendapat berkah elektortal. Namun hal itu justru dilakukan di kawasan yang minim penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa Joko Widodo benar-benar memikirkan untuk menjaga Indonesia secara utuh.

“Kalau misalnya Presiden hanya berpikir pragmatis saja dan tidak berpikir menjaga keindonesia, dia akan membangun daerah-daerah yang padat saja misalnya Jawa dan Sumatera yang jumlah penduduknya padat,” ungkap Maruarar.

Maruarar mengatakan bahwa saat ini, ekonomi dunia sedang melambat. Hampir di seluruh dunia, pertumbuhan ekonomi sedang melambat. Setiap negara pun memiliki cara yang berbeda dalam mengatasi pelambatan ekonomi ini.

“Menurut saya justru itu harusnya memberikan kemudahan insentif kepada sektor kecil, UKM, Koperasi dan swasta. Setiap negara punya cara dan kondisi masing-masing dan kita tidak bisa memakai ukuran tempat lain buat negara kita,” kata Maruarar.

Terkait dengan pemotongan anggaran, Maruarar mengajak para pejabat negara untuk menjadi contoh dan memberikan keteladan kepada rakyat. Misalnya pemotongan anggaran dilakukan untuk memotong gaji, mengurangi program-program yang bersifat seremonial dan juga mengurangi kunjungan kerja ke luar negeri.

“Pejebat negara harus punya sense of crisis. Rasa keprihatinan atau jiwa kepedulian harus kuat disini. Jadi rakyat akan semakin percaya bahwa misalnya, oh iya utang untuk apa. Kalau utang untuk membangun fasilitas pejabat negara tentu kita tidak setuju,” ujar Maruarar.(faz/rst)