Data E-commerce Penting untuk Acuan Pemerintah

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan pemenuhan basis data pelaku usaha perdagangan secara elektronik e-commerce yang memadai sangat penting sebagai acuan pemerintah dalam mengambil keputusan.

“Data e-commerce ini sangat penting, tapi selama ini tidak jelas siapa yang merekam dan apa yang direkam,” kata Bambang Adi Winarso Plt Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilansir Antara, e-commerce, Jumat (15/12/2017).

Bambang menjelaskan pemerintah memerlukan basis data akurat agar kebijakan dan dukungan yang diberikan dapat tepat sasaran terutama terhadap pengembangan ekonomi digital.

Namun, menurut Bambang Adi Winarso, sampai saat ini belum tersedia data mengenai perkembangan industri e-commerce yang dapat dijadikan acuan bersama.

Padahal pemerintah telah mendorong pengembangan ekonomi digital melalui perdagangan elektronik yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-commerce) 2017-2019.

Perpres tersebut mengamanatkan adanya dukungan berupa kebijakan, program, fasilitasi dan insentif oleh kementerian dan lembaga terkait, yang dirumuskan dan dilaksanakan dengan bekerja sama bersama dengan para pelaku usaha.

Untuk itu, kata dia, perekaman data yang akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari 2018 menjadi penting agar pemerintah tidak mengambil langkah yang keliru.

Bambang juga mengharapkan perkembangan e-dagang ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar kepada banyak kalangan secara keseluruhan.

“E-commerce ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha lokal dan bukan hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, sehingga pemetaan mengenai kondisi dan potensi UMKM online juga diperlukan,” kata dia.

Sebelumnya, BPS siap untuk melakukan perekaman data para pelaku perdagangan secara elektronik e-commerce agar dapat menjadi acuan pemerintah dalam mengambil keputusan terkait pengembangan ekonomi digital.

“Ini sangat penting untuk bisa capture ekonomi saat ini dan kedepan, agar langkah-langkah yang diambil pemerintah tidak keliru,” kata Suhariyanto Kepala BPS .

Salah satu alasan pelaksanaan pengumpulan data ini berlangsung pada Januari 2018 adalah agar nilai transaksi Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) pada Desember 2017 dapat ikut terdata.

Data tersebut akan dikumpulkan, diolah, dan dianalisa langsung oleh BPS dengan publikasi data ditargetkan selesai pada pertengahan Februari 2018. (ant/ang/ipg)