Bank Dunia Segera Ukur Peringkat Kekuatan Finansial Pemkot Surabaya

Perwakilan Bank Dunia berkunjung ke Surabaya untuk bertemu dengan Pemerintah Kota Surabaya, Kamis (16/6/2017). Mereka akan segera melakukan pemeringkatan kekuatan finansial Pemkot Surabaya.

Thalyta Ernandya Yuwono Ekonom Perkotaan Senior World Bank, usai bertemu Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya mengatakan, sebenarnya peringkat (rating) Surabaya dibandingkan daerah lain lebih baik.

“Tiga tahun lalu, Surabaya sudah diperingkat oleh (PT) Pefindo (Pemeringkat Efek Indonesia), hasilnya, standar capacity-nya cukup kuat. Salah satu yang terbaik di bawah rating Indonesia. Ini wajar yang namanya kota pasti di bawah Negara,” ujarnya.

Indonesia, menurut perempuan yang biasa dipanggil Nandya, sudah memiliki rating yang cukup tinggi dari Bank Dunia. Yakni Tripple D Minus Investment Grade.

“Artinya, Pemerintah Indonesia siap meminjam atau melakukan investasi dengan default (risiko wanprestasi) yang sangat rendah,” kata dia. Karena itulah, Bank Dunia mau membantu Surabaya untuk mengetahui posisi kekuatan finansialnya.

“Kementerian Keuangan yang meminta ke Bank Dunia, bukan kami yang menawarkan,” kata Nandya.

Bank Dunia akan melakukan beberapa proses dengan metodologi tertentu terhadap data-data keuangan Pemkot Surabaya. Baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pengeluarannya.

“Termasuk data dari BUMD di Surabaya, apakah masih ada pinjaman, atau utang yang belum dibayarkan. Itu akan kami analisa semuanya,” ujar Nandya.

Dia mengatakan, ada beberapa proses yang akan dilakukan oleh Bank Dunia. Seperti credit rating, manajemen financial assesment, dan borrowing capacity Pemkot Surabaya.

Bila sudah muncul, hasil pemeringkatan dari Bank Dunia sebagai lembaga internasional bisa dimanfaatkan Pemkot Surabaya sebagai bukti saat melakukan peminjaman dana maupun pengajuan support dana dari investor.

“Sejauh ini, Surabaya dibandingkan dengan kota lain di Indonesia, sudah sama levelnya dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sudah tinggi ratingnya,” katanya.

Pemeringkatan ini, menurut Nandya, tidak bisa buru-buru. Ada proses yang harus dilewati dengan metodologi tertentu. Setidaknya, proses pemeringkatan ini bisa selesai antara dua hingga tiga bulan ke depan.

“Bank Dunia sebenarnya sudah melakukan ini ke banyak daerah lain di Indonesia. Jakarta sudah pernah, Balikpapan pernah, Provinsi Kalimantan Timur pernah, Makassar juga sudah,” katanya.(den/rst)