Minggu, 24 November 2024

Pemerintah Prioritaskan Anggaran Untuk Pengentasan Kemiskinan di 2017

Laporan oleh Muchlis Fadjarudin
Bagikan
Joko Widodo Presiden pada penyampaian keterangan atas RUU APBN 2017 beserta nota keuangan dalam sidang Paripurna DPR di gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2016). Foto: Setpres

Pemerintah memprioritaskan anggaran untuk pengentasan kemiskinan di 2017. Hal ini disampaikan Joko Widodo Presiden pada penyampaian keterangan atas RUU APBN 2017 beserta nota keuangan dalam sidang Paripurna DPR di gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Selain untuk pengentasan kemiskinan, kata presiden, RAPBN 2017 juga akan diprioritaskan untuk mengatasi pengangguran sampai penciptaan lapangan kerja.

“Alokasi anggaran lebih diprioritaskan pada upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran ketimpangan dan penciptaan lapangan kerja. APBN harus dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendukung upaya tersebut,” ujar Jokowi.

Dia menjelaskan, RAPBN 2017 disusun atas pondasi pencapaian 2015 dan perkembangan faktual pada tahun anggaran 2016. Paradigma pembangunan yang bersifat kunsumtif diubah menjadi produktif. Serta meletakkan paradigma Indonesia sentris.

“Tahun 2016 adalah tahun percepatan pembangunan. Percepatan pengadaan barang dan jasa. Selain itu juga dilakukan melalui pembentukan Badan Layanan Umum Lembaga Aset Negara, sebagai upaya percepatan penyediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur,” kata dia.

RAPBN 2017, menurut Jokowi, disusun dengan tetap berpedoman pada tiga kebijakan utama, pertama, kebijakan perpajakan yang dapat mendukung ruang gerak perekonomian. Selain sebagai sumber penerimaan, perpajakan diharapkan dapat memberikan insentif untuk stimulus perekonomian.

Kedua, kebijakan belanja akan memberi penekanan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas. Difokuskan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, subsidi yang lebih tepat sasaran, dan penguatan desentralisasi fiskal.

Ketiga, kebijakan pembiayaan untuk memperkuat daya tahan dan pengendalian risiko dengan menjaga defisit dan rasio utang.

Tema kebijakan fiskal tahun 2017, kata Jokowi, adalah “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan”.

Presiden menegaskan, pemerintah mengajukan asumsi ekonomi makro tahun 2017 sebagai berikut, Pertama, pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan mencapai 5,3 persen. Kedua, laju inflasi tahun 2017 diperkirakan berada pada kisaran 4,0 persen.

Ketiga, nilai tukar rupiah diperkirakan sebesar 13.300 per dolar Amerika. Keempat, rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, pada tahun 2017 diasumsikan berada pada tingkat 5,3 persen. Kelima, asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 45 dolar Amerika Serikat per barel.

Keenam, volume minyak dan gas bumi yang siap dijual ?selama tahun 2017 diperkirakan mencapai 1,93 juta barel setara minyak per hari, yang terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 780 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1,15 juta barel setara minyak per hari.

RAPBN 2017 disusun berdasarkan strategi kebijakan fiskal yang diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal, memantapkan daya tahan fiskal, dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah. Kebijakan amnesti pajak diharapkan dapat memperkuat fondasi perluasan basis pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayar pajak di masa mendatang.

Strategi kebijakan belanja negara dirumuskan dengan meningkatkan belanja produktif untuk infrastruktur dan konektivitas antarwilayah. Kebijakan ini juga dirumuskan untuk miningkatkan efisiensi belanja barang, meningkatkan kualitas program perlindungan sosial, penguatan program prioritas, penyaluran subsidi yang lebih sasaran, dan mendukung penegakan hukum.(faz/iss/ipg)

Surabaya
Minggu, 24 November 2024
27o
Kurs