Paket Ekonomi Harus Perhatikan Soal PHK dan Daya Beli

Pemerintah berencana mengumumkan kembali paket kebijakan ekonomi jilid 10 Kamis (11/2/2016) hari ini di Jakarta. Beberapa pihak selalu mengevaluasi paket kebijakan ekonomi tersebut, termasuk DPR RI.

DPR berharap, paket kebijakan ekonomi harus bisa antisipasi terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun daya beli masyarakat.

Agus Hermanto Wakil Ketua DPR bidang ekonomi mengatakan, paket kebijakan ekonomi harus fokus pada industri maupun kegiatan perdagangan sehingga ekonomi bisa diselamatkan dan tidak berdampak pada PHK.

“Bahwa dalam hal ini pemerintah harus betul-betul sigap dan fokus kepada PHK dari beberapa industri maupun kegiatan dari beberapa kegiatan perdagangan sehingga ekonomi kita tentu bisa diselamatkan. Kita ketahui ekonomi kita sudah lama dalam kondisi sulit. Sehingga PHK ini bisa terjadi besar-besaran tentunya akan semakin terpuruk ekonomi kita,” ujar Agus di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/2/2016)

Soal daya Beli, Agus mengaku kalau yang dibutuhkan adalah peningkatan daya beli masyarakat menengah kebawah. Kebijakan ekonomi pemerintah selama ini tidak pernah menyentuh penguatan daya beli masyarakat menengah ke bawah sehingga apabila daya beli masyarakat menengah ke bawah tidak punya daya beli cukup tinggi, maka tidak akan bisa mengkonsumsi produk dalam negeri. Kalau tidak bisa mengkonsumsi barang dan jasa dalam negeri, maka nasib industri dalam negeri akan lebih terpuruk yang akhirnya jadi PHK.

“Seperti inilah PHK memang akibat kebijakan-kebijakan belum tepat yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini kebijakan banyak dampaknya memberi perbaikan tapi belum bisa memberikan penyelamatan ekonomi. Intinya penyelamatan ekonomi karena memang masyarakat menengah ke bawah tidak bisa mengkonsumsi barang dan jasa dalam negeri. Yang akhirnya PHK inilah yang saya sampaikan sejak dulu,” kata Agus.

Sementara Ade Komarudin Ketua DPR berharap, paket kebijakan ekonomi pemerintah yang ke 10 nanti bisa memperhatikan kondisi ekonomi saat ini sebelum dikeluarkan.

Soal evaluasi paket kebijakan ekonomi sebelumnya, Ade tidak mau berkomentar, dan menunggu terlebih dahulu paket ekonomi pemerintah jilid 10 nanti.(faz/dop/ipg)