Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2018 Sebesar 6 Persen

Pelaksanaan penyerapan anggaran tahun 2017 berupa proses lelang dan lainnya diharapkan bisa dimulai bulan Januari tahun depan. Pesan Joko Widodo Presiden ini disampaikan pada Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Selasa (2/11/2016).

“Saya sudah mengingatkan dua kali, tahun lalu, tahun kemarin, ini saya ulang lagi, agar proses persiapan pra lelang untuk seluruh kegiatan segera disiapkan sehingga Januari sudah ada pelaksanaan,” kata Presiden.

Menurut Presiden, di tahun 2016 baru Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian yang sudah melaksanakan kegiatan pada bulan Januari. Presiden mengharapkan kementerian yang lain juga mengikuti.

Dalam Sidang Kabinet tersebut, Presiden Jokowi juga meminta laporan terkait APBN 2017 yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) beberapa waktu lalu.

“Biasanya kan di sana ada perubahan, di sana ada pengurangan, di sana ada penambahan, tolong setelah dari DPR saya diberi laporan yang detail,” kata Presiden.

Presiden mengambil langkah inisiatif untuk mulai merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 lebih awal, kalau tidak, perencanaan akan terlambat.

Di tahun anggaran 2018, Presiden Jokowi menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen. Demikian halnya dengan peningkatan di bidang investasi yang diharapkan tumbuh di atas 10 persen.

“Kita inginkan nanti ada pertumbuhan di atas 6, tentu saja untuk mencapai itu tidak mudah saya kira yang paling penting, investasi harus tumbuh di atas 10%,” ujar dia.

Kemudian juga untuk sektor penopang yang lainnya, Presiden mengharapkan pertumbuhan di sektor konsumsi bisa di atas 5 persen, ekspor yang diharapkan bisa tumbuh di atas 4 persen dan impor yang tumbuh paling tidak 2-3 persen.

“Tapi nanti tolong nanti angka-angkanya kalau ini perlu masih ada ruang untuk ditingkatkan kalau bisa dikoreksi,” imbuhnya.

Tampak hadir dalam Sidang Kabinet tersebut antara lain Jusuf Kalla Wakil Presiden, para Menteri Anggota Kabinet Kerja, Gatot Nurmantyo Panglima TNI dan Tito Karnavian Kapolri. (jos/dwi)