Jokowi Sebaiknya Segera Memimpin Langsung Bersih-Bersih Kepabeanan

Joko Widodo sebaiknya segera mengumpulkan jajaran menteri yang berhubungan dengan kepabeanan. Menteri-menteri tersebut diantaranya Bambang Brodjonegoro Menteri Keuangan, dan Luhut Pandjaitan Menkopolhukam untuk membicarakan cara menghentikan bocornya pemasukan negara melalui cukai akibat aktivitas impor barang illegal.

Trimedya Panjaitan Wakil Ketua Komisi III DPR RI mengatakan ini menanggapi dugaan masuknya ribuan ton daging sapi illegal dari India ke Indonesia.‎

Menurut Trimedya, semua juga paham bahwa soal impor komoditas seperti daging dikuasai oleh mafia. Terbukti berkali-kali kasus seperti ini terjadi. Mafia impor itu terus bertahan karena melibatkan kekuatan penting di republik, dan selama ini tidak pernah tuntas pengungkapan hingga ke akarnya.

Bagi Politikus PDI-P itu, sebenarnya kalau Pemerintah serius dan tak ada elite negara bermain, masalah mafia impor adalah urusan sederhana. Dimana Ditjen Bea Cukai (DJBC) sebagai garda terdepan di pintu importasi barang harus memperketat pengawasan.

“Untuk itu, sebaiknya presiden segera memanggil Menteri Keuangan bersama jajarannya seperti Dirjen Bea Cukai. Kemudian Kapolri, BIN, bahkan KPK, untuk menuntaskan ini. Menkopolhukam dilibatkan untuk menuntaskan ini,” kata Trimedya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/1/2016).

Kata dia, gerakan yang dipimpin Presiden menuntaskan mafia impor itu, seharusnya tidak seperti pemadam kebakaran. Artinya, gerakannya harus mampu membersihkan sampai ke akarnya. “Bukan hanya impor daging, tapi juga lain. Ini ada sindikat dan mafia. Harus dibongkar. Apa yang dulu terjadi dengan mantan Presiden PKS juga sudah membuktikan. Ini yang harus benar-benar dituntaskan,” ujar Trimedya.

“Kalau mafia impor ini selesai, saya kira presiden takkan pusing lagi. Karena potensi pemasukan negara bisa diselamatkan. Potensi pemasukan negara dari impor ini besar sekali. Makanya Pemerintah harus sungguh-sungguh.”

Lebih jauh, Trimedya juga mendukung bila KPK dilibatkan untuk memberikan semacam terapi kejut (shock theraphy) di sektor importasi komoditas dimaksud.

“Kalau ada mau upaya shock therapy, misalnya dilakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) di bagian itu, ya bagus. Dari situ KPK bisa mengungkap siapa sebenarnya jaringannya. Kalau dulu Fathanah. Apa ada pemain lagi? Pasti ada mafianya karena keuntungannya besar sekali dari impor ilegal,” ujar dia.

Soal impor daging ilegal dari India itu pertama kali diungkap oleh Mukhamad Misbakhun anggota Komisi XI DPR RI, yang meminta KPK RI mengawasi DJBC. Pada 6 Januari 2016, kapal masuk pelabuhan Tanjung Priok membawa 7 kontainer yang diduga berisi daging dari India. Dalam dokumen disebutkan bahwa isi kontainer adalah kulit olahan (wet blue). Namun, Petugas DJBC mencurigainya. Sebab kulit itu berada di dalam kontainer dengan pendingin mencapai 20 derajat Celcius.

Masih menurut laporan DJBC, pada 7 Januari 2016, kantor Bea Cukai menerbitkan nota hasil intelijen (NHI). Pada 22 Januari 2016, kontainer itu baru dibongkar di gudang milik importer di Cileungsi, Bogor. Hasilnya, petugas BC menemukan daging sapi beku. Lantas gudang itu disegel. (faz/rst)