Inilah Enam Pilar Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Darmin Nasution Menko Ekonomi memberikan penjelasan mengenai enam pilar Nasional Keuangan Inklusif (NKI), Jumat (18/11/2016). Enam pilar NKI itu mengenai Edukasi Keuangan, Fasilitas Keuangan Publik, Pemetaan Informasi Keuangan, Peraturan yang Mendukung, Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi, serta Perlindungan Konsumen.

Pertama, kata Darmin, mengenai edukasi keuangan kepada masyarakat agar lebih mengetahui produk dan jasa keuangan. Salah satu contoh edukasi ini meliputi pengetahuan dan kesadaran tentang risiko terkait dengan produk keuangan, perlindungan nasabah.

“Kedua, ini mengacu pada kemampuan dan peran pemerintah dalam penyediaan pembiayaan keuangan publik baik secara langsung maupun bersyarat guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat,” kata Darmin saat peluncuran Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) di Istana Negara, Jumat (18/11/2016).

Sedangkan pilar NKI ketiga merupakan peningkatan kapasitas masyarakat yang sebelumnya masuk dalam kategori tidak layak menjadi layak, serta unbankable menjadi bankable, dalam memperoleh layanan keuangan oleh institusi keuangan formal.

“Selain itu, pilar keempat terkait dengan pelaksanaan program keuangan inklusif membutuhkan dukungan kebijakan baik oleh pemerintah maupun Bank Indonesia guna meningkatkan akses akan layanan jasa keuangan,” ujarnya.

Darmin juga mengatakan, setelah empat pilar tersebut, pilar kelima ditujukan untuk meningkatkan kesadaran lembaga keuangan akan keberadaan segmen yang potensial di masyarakat, sekaligus mencari beberapa metode alternatif untuk meningkatkan distribusi produk dan jasa keuangan.

Sedangkan pilar keenam, kata Darmin, bertujuan agar masyarakat memiliki jaminan rasa aman dalam berinteraksi dengan institusi keuangan, dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan.

Sebelumnya, Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) diluncurkan oleh Jokowi Presiden di Istana Negara Jakarta. Menurut Presiden, pemerintah indonesia berupaya keras agar seluruh masyarakat dapat dengan mudah mengakses sistem keuangan nasional.

Turut hadir dalam acara peluncuran tersebut di antaranya Agus Martowardojo Gubernur Bank Indonesia, Muliaman Hadad Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Luhut Binsar Panjaitan Menko bidang Kemaritiman, Puan Maharani Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Wiranto Menko bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan, Rudiantara Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Khofifah Indar Parawansa Menteri Sosial.(jos/tit/ipg)