APLSI Harapkan ESDM-PLN Kompak Perkuat Produsen Lokal

Pengusaha listrik nasional yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Listrik Swasta (APLSI) menyambut baik dilantiknya Arcandra Tahar Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru. Tahar dinilai memiliki jejak rekam yang baik dan berasal dari kalangan profesional.

“Produsen menyambut baik, apalagi beliau berasal dari kalangan profesional yang memiliki rekam jejak yang bagus disektor energi,” ujar Arthur Simatupang Ketua Harian APLSI di Jakarta, Kamis (28/7/2016).‎

Arthur mengatakan, Tahar telah lebih dari 20 tahun berkecimpung pada industri hulu minyak dan gas di Amerika Serikat (AS). Dia melihat, konsep Tahar tentang kemandirian energi sangat erat kaitannya dengan peran produsen lokal dalam memenuhi kebutuhan energi nasional sehingga kemandirian energi nasional dapat terwujud.

“Konsep beliau tentang kemandirian energi ini sangat bagus artinya peran dari pelaku usaha nasional sangat sentral. Itu penafsiran kami,” ujar dia.

Meski demikian, Arthur berharap agar Kementerian ESDM selaku regulator dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) selaku operator menjaga kekompakan dan memperkuat peran pengusaha lokal dalam menyukseskan program 36.000 MW.

“Baik regulator maupun operator, kami harapkan keduanya menjaga kekompakan. Kedua lembaga membuka lembaran baru dan menutup lembaran lama agar fast track 35.000 MW ini berjalan lancar dan lebih cepat,”ujar Arthur.

Sejalan dengan Arthur, Priamanaya Djan Sekjen APLSI mengatakan kedua lembaga perlu menyatukan pandangan terkait peran strategis produsen listrik swasta nasional dalam percepatan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW.

Program ini, kata Pria, membutuhkan dana investasi yang sangat besar yakni Rp 1.189 triliun. Investasi tersebut tak mungkin hanya dapat dipikul oleh PLN. Sebab PLN juga harus mempertimbangkan kemampuan finansialnya. Disisi lain, PLN juga diberi tugas membangun jaringan listrik, distribusi, hingga membangun pembangkit di daerah terpencil yang secara bisnis tidak terlalu feasible.

Pria menjelaskan, sebagaimana arahan Joko Widodo Presiden, dalam membangun infrastruktur, pihak swasta mengerjakan proyek-proyek yang secara bisnis dianggap layak (feasible). Sedangkan anggaran negara dialokasikan untuk membangun infrastruktur di daerah yang berisiko tinggi. Sebagaimana diketahui PLN mendaparkan jatah sebesar 10.233 megawatt (MW) dalam proyek 35.000 megawatt (MW). Hal ini tertuang dalam Revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2016-2025 yang baru disahkan lalu..

Sebelumnya juga, pemerintah berencana memotong jatah PLN menjadi hanya 5.000 MW saja dari total proyek 35.000 MW. Namun, rencana tersebut dibatalkan karena PLN sudah merevaluasi aset-asetnya.

Pada bagian lain, perkembangan proyek 35.000 MW masih berjalan lamban selama semester I-2016. Bahkan Presiden mengevaluasi program tersebut sebab dinilai eksekusinya tidak menunjukan kemajuan. Presiden kemudian meminta agar lembaga terkait mengevaluasi mulai dari proses tender, pembiayaan, hingga rencana pengelolaannya di PLN. Pria mengatakan, investasi di tenaga listrik nasional sebaiknya tidak membuka keran yang terlalu bebas kepada investasi luar, terkecuali bermitra dengan pengusaha lokal, guna menjaga kedaulatan dan kemandirian energi nasional. Sebab itu, peran dari pengusaha nasional harus diperkuat dalam program ini.

“Apalagi energi ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan ketahanan nasional,” ujar Pria.(faz/ipg)