Wacana Gabung Trans Pasifik, Indonesia Harus Mawas Diri

Pemerintah Indonesia seharusnya bisa mawas diri kalau ingin bergabung dengan Kemitraan Trans Pasifik atau Trans Pasific Partnership (TPP). Sebab, Indonesia dirasa masih belum memenuhi standar kesiapan perdagangan bebas yang beranggotakan 12 negara tersebut.

“Saya rasa lebih baik jangan dulu, itu kan pasar bebas. Ibarat bertanding itu kan harus dilihat kita mempunyai kekuatan yang sama atau tidak. Kalau tidak kita kan malah jadi korban. Kalau dilihat dari berbagai indikator, masih banyak PR (pekerjaan rumah) Indonesia itu jadi harus mawas diri kalau mau ikut TPP,” ujar Devie Pengamat Ekonomi dan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra Surabaya, Jumat (30/10/2015) di Surabaya.

Menurutnya, terdapat berbagai indikator mengapa Indonesia saat ini masih belum layak kalau ingin bergabung dengan Kemitraan Trans Pasifik. Di antaranya, berbagai permasalahan yang masih jamak di sektor moneter dalam negeri.

“Dilihat dari sektor moneter, volatilitas nilai tukar rupiah kita masih sangat tinggi. Itu menunjukkan jika kita harus berbenah diri lebih dulu. Selain itu, indikator kemudahan bisnis kita kan juga masih belum baik. Dari segi SDM (Sumber Daya Manusia) kita juga masih belum baik. Dari segi inovasi masih kalah, human capital juga masih kalah, kemudahan berbisnis juga masih kalah, berbenah dulu saja supaya struktur bisnis kita bisa kuat dan kompetitif,” katanya.

Lebih baik, kata Devie, Indonesia saat ini fokus saja membenahi perdagangan antar pulau karena dirasa lebih memberikan manfaat dibanding perdagangan bebas internasional.

“Itu betul, seandainya di luar negeri ada masalah, kita bisa tingkatkan ekonomi dalam negeri. Saya rasa ekspor impor kita kan memang tidak sebesar Malaysia dan Singapura,” ujar dia.

Kemitraan Trans Pasifik merupakan kelompok perdagangan bebas yang beranggotakan beberapa negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang, Selandia Baru, Meksiko, Cile, Peru, Malaysia, Singapura, Brunei, dan Vietnam. (dop/ipg)