Kadin Rangkul Asosiasi-Asosiasi Bisnis

Rosan Perkasa Roeslani Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perbankan dan Finansial menilai asosiasi-asosiasi usaha merupakan pelaku-pelaku riil di berbagai sektor bisnis-industri.

Karena itu, Kadin sebagai wadah bagi asosiasi-asosiasi usaha perlu membangun sinergi yang tepat lintas asosiasi, sekaligus corong bagi pelaku usaha dalam menanggapi kebijakan pemerintah.

“Demikian pula sebaliknya, Kadin bersama asosiasi perlu melanjutkan hasil komunikasi terkait kebijakan pemerintah kepada para anggotanya, para pelaku usaha,” terang Rosan Roeslani di Jakarta, Senin (9/11/2015)

Rosan menjelaskan, UU No.1/1987 tentang KADIN menyebutkan KADIN merupakan satu-satunya organisasi dunia usaha di Indonesia yang menjadi wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dan antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian dan jasa.

Peran ini penting, salah satunya untuk meminimalkan ego-sektoral. Kadin perlu berperan aktif agar tidak terjadi konflik kepentingan sektoral, antar asosiasi yang bernaung di bawah Kadin.

“Dalam kondisi saat ini (perlambatan laju ekonomi global-nasional) Kadin bersama asosiasi perlu menjembatani dunia usaha sebagai mitra dialog strategis pemerintah. Tujuannya, agar paket-paket ekonomi yang dikeluarkan pemerintah benar-benar selaras dengan kepentingan dunia usaha,” tandas Rosan.

Calon Ketua Umum Kadin Indonesia ini juga menjelaskan, dunia usaha sudah merasakan pengaruh gejolak ekonomi yang terjadi saat ini. Dunia usaha pula yang menjadi pemangku kepentingan utama perbaikan ekonomi nasional dan global. Karena itu, sudah sewajarnya jika Pemerintah perlu lebih aktif membangun komunikasi dengan para pelaku usaha guna menemukan solusi perbaikan ekonomi.

Rosan juga menjelaskan, ke depan Kadin perlu lebih mendorong pembangunan industri. Industri perlu ditempatkan sebagai basis ekonomi nasional dan menggeser ketergantungan pada komoditas dan ekspor barang mentah.

“Selain itu, program yang terintegrasi dan selaras program pemerintah akan dikedepankan, terutama terkait ekonomi maritim, pembangunan dari sisi konektivitas dan supply chain, serta pembangunan dari pinggiran,” tambah Rosan.

Karena itu, Rosan menilai positif pembangunan infrastruktur secara masif yang dilakukan pemerintah. Dalam jangka pendek, upaya tersebut sangat membantu dalam penyerapan tenaga kerja sekaligus menghidupkan industri skala kecil yang menjadi mata rantai proyek-proyek pembangunan infrastruktur.

Satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pandangan Rosan, adalah aspek pembiayaan. Persoalannya adalah bunya pinjaman perbankan nasional masih terhitung tinggi. Hal ini disepengaruhi tingkat efisiensi lembaga keuangan dan perbankan di Indonesia masih rendah bila dibandingkan lima negara besar di ASEAN. Tingkat net interest margin (NIM) di Indonesia di atas 4,5 %, sedangkan NIM di lima negara ASEAN dikisaran angka 3%. Tingginya NIM industri perbankan di Indonesia mengakibatkan biaya dan tingkat suku bunga perbankan masih tinggi. Tingkat suku bunga di Indonesia berada di kisaran 12%, sementara di Thailand 6,5%, Filipina 5,5%, Singapore 5% dan Malaysia 4,5%.

“Hal ini berimbas pada dunia usaha, terutama dalam konteks pembiayaan. Kondisi ekonomi yang sudah berefek pada capital flight, naiknya harga-harga barang impor, dan meningkatnya hutang, akan semakin sulit bagi dunia usaha jika kredit perbankan pun ikut menjadi beban,” pungkasnya.(faz/rst)