Pembangunan Dermaga II Tanjung Tembaga, Probolinggo mangkrak akibat Pemerintah Pusat tak memasukkan anggaran pembangunan Tanjung Tembaga di APBN 2015.
“Kami tidak tahu kenapa untuk tahun ini APBN tidak menganggarkannya,” kata Soekarwo, Gubernur Jawa Timur ketika menemui anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR di Gedung Negara Grahadi, Selasa (21/4/2015).
Menurut dia, Pembangunan Pelabuhan Tanjung Tembaga sebenarnya multiyears dan telah dilakukan sejak tahun 2010. “Anggarannya gabungan dari APBD Jatim, APBN dan swasta. Untuk pembangunan Dermaga II, Pemerintah Pusat sudah menyanggupi untuk mendanai lewat APBN pada tahun 2015 ini,” kata dia.
Karenanya, dalam kesempatan bertemu dengan Banggar, Soekarwo berharap para anggota Banggar bisa mengupayakan agar dana pembangunan Dermaga II Pelabuhan Tanjung Tembaga bisa dianggarkan melalui APBN-P 2015.
“Kita sudah presentasi di hadapan Presiden dan Wakil Presiden soal rencana pembangunan Dermaga II ini. Presiden sudah menyanggupi,” kata dia.
Menurut dia, Pemprov Jawa Timur sebenarnya bisa saja mendanai pembangunan Dermaga II Pelabuhan Tanjung Tembaga. Tapi, pembangunan dermaga merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.
Dermaga II sendiri dirancang untuk berlabuhnya kapal besar khususnya kapal-kapal pesiar yang bekalangan marak berlabuh di Probolinggo. Dari kapal-kapal pesiar inilah, ratusan wisatawan asing turun untuk melanjutkan perjalan ke Bromo.
Selain itu, Dermaga II Tanjung Tembaga, diharapkan juga mampu menjadi penopang Tanjung Perak. Jadi, dengan mangkraknya pembangunan Dermaga II di Tanjung Tembaga ini, sebenarnya Pemerintah telah kehilangan potensi ekonomi.
Sementara itu, Iskandar Syaichu, anggota Banggar dari Partai Persatuan Pembangunan menjanjikan akan memperjuangkan pendanaan Tanjung Tembaga ini. “Kita akan upayakan agar pembangunan dermaga ini dilanjutkan,” kata anggota parlemen dari Dapil X Greik-Lamongan ini. (fik/ipg)