Industri hulu migas masih menghadapi beberapa kendala non teknis. Diantaranya kepentingan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, terutama minimnya pengetahuan daerah mengenai dana bagi hasil minyak dan gas bumi, serta peran daerah dalam bentuk participating interest.
Mengingat migas merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, Ali Masyhar Kepala Perwakilan SKK Migas wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, mengatakan, pemanfaatan dana bagi hasil sebaiknya digunakan untuk meningkatkan dan membangun potensi-potensi di daerah yang sifatnya lebih jangka panjang dan dapat memacu pertumbuhan sektor lain.
“Paradigma pengelolaan industri hulu migas telah bergeser dari hanya penghasil penerimaandan sumber energi, menjadi penciptaan nilai tambah dengan cara memperkuat dan memberdayakan kapasitas nasional,” kata Ali seperti dalam rilis yang diterima suarasurabaya.net, Selasa (15/9/2015).
Menurut dia, koordinasi dengan pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menjadi keniscayaan untuk mencapai tata kelola migas yang lebih efektif. “Transparansi, dialog dan komunikasi intensif merupakan faktor agar semua pihak memberikan dukungan sehingga operasi lancar dan sukses,” katanya.
Sementara, dalam Rapat Koordinasi Kehumasan Industri Hulu Minyakdan Gas Bumi se-Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) di Yogyakarta diketahui kontribusi Jabanusa mencapai lebih dari 300.000 barel ekuivalen minyak per hari atau 15 persen dari total produksi minyak dan gas bumi nasional.
Jumlah ini akan meningkat cukup signifikan saat Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu mencapai produksi puncak sebesar 205.000 barel per hari pada akhir 2015. Saat ini, produksi Banyu Urip berkisar 80.000 barel per hari.
Rapat Koordinasi KehumasanIndustri Hulu Minyak dan Gas Bumi se-Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara dihadiri sekitar 70 peserta yang berasal dari pimpinan DPRD, kontraktor KKS, dan pemangku kepentingan lainnya di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
Hadir sebagai narasumber, Satya W. Yudha Wakil Ketua Komisi VII (bidang energi) DPR RI, Suyoto Bupati Bojonegoro, perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Keuangan.(iss/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
