Ekonomi Jatim Melambat, Ini Kata Pakde Karwo

M Sairi Hasbullah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mengingatkan pentingnya pemerintah untuk segera mengurangi ketergantungan impor bahan baku. Dengan prosentase impor bahan baku yang masih mencapai 40 persen, maka pelambatan ekonomi seperti yang saat ini terjadi dipastikan akan terulang lagi.

“Pelambatan ekonomi saat ini terjadi menyeluruh, ini karena dollar menguat sedangkan kita masih bergantung pada bahan baku impor,” kata Sairi, ketika ditemui usai pembukaan sosialisasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu, Rabu (6/5/2014).

Dari data yang ada, Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara nasional saat ini tinggal 4,71 persen. Penurunan PDRB ini juga terjadi di seluruh daerah termasuk Jawa Timur yang mengalami penurunan di kuartal I 2015 ini sebesar 0,19 persen dibandingkan kuartal IV 2014. Meski begitu, PDRB Jawa Timur masih cukup baik dibandingkan nasional karena masih diangka 5,18 persen.

Menurut Sairi, pelambatan perekonomian ini terjadi di semua sektor bahkan di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Jawa Timur pertumbuhan ekonominya hanya mencapai 0,83 persen. Bahkan di sektor pengadaan listrik, gas, dan produksi es minus malah hanya 0,37 persen.

Sementara itu, Soekarwo Gubernur Jawa Timur tetap yakin jika pertumbuhan ekonomi di provinsinya masih akan bertahan meskipun secara nasional ada pelambatan. “Kita ini meski juga terjadi pelambatan, namun masih cukup digdaya,” kata Soekarwo.

Kekuatan perekonomian di Jawa Timur, kata dia, terletak pada perdagangan antar pulau yang selama ini menguasai hampir dari 60 persen perdagangan antar pulau di Indonesia.

Soekarwo juga yakin, pelambatan ekonomi ini belum sampai mengharuskan pemerintah provinsi mengeluarkan government spending atau belanja pemerintah. “Government spending kita belum jalan, karena lending perbangkan juga masih bagus karena pelambatan ekonomi kita masih tidak separah nasional,” ujarnya.

Karenanya, selain meningkatkan penjualan ke luar provinsi, pemerintah Jawa Timur juga akan terus membantu penguatan produk khususnya di sektor UMKM.

Di tingkat kebijakan nasional, Soekarwo juga minta pemerintah mengubah fungsi Kementerian Luar Negeri serta kedutaan besar tidak hanya berfungsi di sisi politik dan pertahanan. “Kedutaan besar kita harus juga berfungsi sebagai marketing untuk memasarkan produk dan pariwisata dalam negeri,” ujarnya. (fik/rst)