Bupati Gresik Belum Terima Rencana Pembangunan Smelter Freeport

Sambari Halim Radianto Bupati Gresik, Jawa Timur, mengaku belum menerima rencana pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau “smelter” milik PT Freeport Indonesia di wilayahnya.

“Saya sendiri belum menerima rencana itu dan belum ada pertemuan apa pun. Saya hanya mendengar melalui berbagai teman yang ada di Jakarta,” katanya di Gresik, Kamis (29/1/2015) seperti dikutip dari Antara.

Meski demikian, seandainya perusahaan berkelas internasional itu ingin membuka investasi atau membangun “smelter” di Gresik, pihaknya meminta agar mematuhi peraturan daerah yang telah dibuat mengenai tata ruang dan wilayah.

Dirinya mengaku, apabila pembangunan smelter jadi dilakukan di Kabupaten Gresik, tentunya akan mengangkat nama daerah ke tingkat internasional. Serta secara tidak langsung juga akan menyerap tenaga atau sumber daya manusia asal Gresik.

Sementara Muhammad Qosim Wakil Bupati Gresik mengaku, pembangunan “smelter” di wilayahnya masih sekadar “kabar burung” atau isu, sebab belum ada pemberitahuan resmi kepada pemkab.

Qosim mengatakan, bila Gresik menjadi tempat pembangunan smelter tentunya harus koordinasi dengan daerah lain yakni Papua dan tidak serta merta menerima investasi tersebut.

“Paling tidak, kita bertemu dulu dengan pemerintah daerah Papua, sebab harus ada koordinasi karena kita satu kesatuan bangsa Indonesia,” katanya.

Qosim mengaku, secara umum sangat mendukung adanya “smelter” di wilayahnya karena semua fasilitas pendukungnya juga tersedia, seperti pelabuhan, listrik dan penyediaan air, namun hendaknya tetap mengikuti aturan dan tata krama yang berlaku.

Sebelumnya, Maroef Syamsuddin Presiden Direktur Freeport Indonesia memastikan akan membangun “smelter” di lahan milik PT Petrokimia Gresik dan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang penggunaan lahan dengan Petrokimia.

Namun, rencana itu mendapat pertentangan dari Lukas Enembe Gubernur Papua, yang mempertanyakan mengapa pengelolaannya dilakukan di Gresik, sementara seluruh kekayaan alamnya berasal dari Papua.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah tidak tutup mata dengan kebijakan Freeport Indonesia tersebut, sebab selama ini rakyat Papua justru miskin dan tertinggal akibat kekayaan PT Freeport dibawa ke luar negeri, khususnya Amerika Serikat. (ant/dop/rst)