SBY Harapkan Program KUR Diperluas

Susilo Bambang Yudhoyono Presiden mengutarakan harapannya agar program kredit usaha rakyat (KUR) yang selama ini telah tersalurkan dengan baik dapat diperluas.

“Program kredit usaha rakyat diperluas dan ditingkatkan. Financial inclusion semoga bisa diwujudkan di negeri,” kata Presiden dalam konpers usai penandatanganan kontrak antara BRI dan SpaceSystems/Loral, LLC-ArianeSpace di Gedung BRI, Jakarta, Senin (28/4/2014).

Dikutip dari Antara, Presiden menyatakan program kredit usaha rakyat perlu diperluas sebagai upaya kepedulian pemerintah terhadap rakyat kecil.

Selain itu, konsep financial inclusion juga dinyatakan sebagai hal yang penting karena sebagai sarana dan tujuan guna meningkatkan akses finansial kepada seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, Sofyan Basir, Presiden Direktur BRI mengemukakan, lokasi jaringan BRI tersebar ke seluruh pelosok Tanah Air, mulai dari daerah perkotaan sampai ke daerah terpencil.

“Lebih dari 50 juta rakyat Indonesia mempercayai BRI untuk keperluan finansialnya,” ujar Sofyan.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram, mengatakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus dipermudah dan diperluas meski tidak lama lagi akan ada pergantian pemerintahan.

“KUR program pemberdayaan, ini harus dipermudah dan diperluas oleh kabinet baru,” kata Agus Muharram di Jakarta, Senin (14/4/2014).

Ia mengatakan KUR memiliki signifikansi yang tinggi mengingat sampai sejauh ini sudah mampu memperkuat modal 19 juta nasabah dengan total pinjaman Rp 140 triliun.

Sedangkan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendesak pemerintah meningkatkan penyerapan kredit usaha rakyat sektor perikanan yang dinilai masih kecil jika dibandingkan dengan proporsi penyaluran secara keseluruhan.

“Kecilnya penyerapan KUR di sektor perikanan disebabkan sosialisasi yang tidak komplet kepada masyarakat perikanan, utamanya kelompok nelayan skala kecil,” kata Abdul Halim, Sekretaris Jenderal Kiara.

Menurut Abdul Halim, masih rendahnya penyerapan KUR perikanan juga disebabkan tidak ada mekanisme yang meyakinkan kelompok nelayan, termasuk perempuan keluarga nelayan, terkait pola pengembalian KUR.

Hal itu, ujar dia, karena KUR dinilai masih sebatas aktivitas perbankan dalam menyalurkan dana kredit. (ant/ain/dwi)