Hadapi era perdagangan bebas ASEAN 2015, Pemerintah Jawa Timur akan siapkan sebuah software khusus yang akan mengimput seluruh barang yang akan masuk ke Jawa Timur.
“Selain software, sebuah UPT (unit pelaksana teknis) khusus informasi juga akan disiapkan untuk mengelola sofwere itu,” kata Soekarwo, Gubernur Jawa Timur, Rabu (27/8/2014).
Menutur Soekarwo, dalam software ini akan berisi berbagai spesifikasi standar baku barang yang bisa masuk ke Jawa Timur. Jika barang itu tak masuk spesifikasi, maka ketika tiba di pelabuhan atau bandara, barang itu akan langsung ditolak.
Seluruhnya akan dilakukan dengan sistem online sehingga semua pihak bisa melihat apakah barang tersebut memang benar-benar sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan masyarakat Jawa Timur atau tidak.
Di dalam softwere juga akan dilengkapi tidak hanya standar ASEAN maupun standar nasional melainkan juga akan dilengkapi dengan standar lokal Jawa Timur.
Untuk barang hortikultura misalnya, jika sudah ada produk lokal serupa maka hortikulotura dari negara lain haruslah memiliki spesifikasi tambahan misalnya kadar pengawetnya haruslah sama dengan hortikultura lokal. “Kalau perlu, produk-produk tertentu harus bebas dari bahan pengawet sehingga mereka kan sulit nantinya bisa masuk ke sini,” kata Soekarwo.
Softwere ini nantinya tidak hanya berisi spesifikasi barang melainkan juga berisi spesifikasi jasa yang bisa masuk ke Jawa Timur. Untuk spesifikasi jasa ini bahkan saat ini sudah mulai dirancang beberapa perda yang mengatur.
Misalnya untuk tenaga pendidik haruslah mampu tidak hanya berbahasa Indonesia melainkan juga harus bisa berbahasa Jawa. Bahkan pendidik yang akan masuk ke Madura haruslah pandai berbahasa Madura.
Dengan adanya software ini, maka wacana untuk menggabungkan seluruh instansi perizinan ekspor dan impor dalam satu atap sudah tidak akan dilakukan lagi. Instansi perizinan tetap akan dibiarkan seperti saat ini karena semua nanti bisa diakses melalui online.
Dengan sistem ini, Soekarwo juga mengaku akan bisa secara langsung memantau seluruh barang yang masuk dari gadget yang dia genggam. Jika ditemukan barang yang tak sesuai dan berpotensi merusak pasar, maka Soekarwo dengan mudah akan bisa melakukan intervensi untuk menghentikan peredaran barang itu. (fik/ipg)