Pemerintah Jawa Timur akan bentuk lembaga baru yang khusus mengawasi masuknya barang asing. Lembaga baru ini, dibentuk untuk meningkatkan pengawasan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
“Nanti lembaga ini kita berikan kantor di lantai tujuh (kompleks kantor gubernur),” kata Soekarwo, Gubernur Jawa Timur, Selasa (23/9/2014).
Menurut Soekarwo, lembaga baru ini akan berisi beberapa staf yang diambilkan dari beberapa dinas yang berkaitan dengan perizinan dan pengawasan barang misalnya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian, Kelautan, serta beberapa dinas lainnya.
Beberapa lembaga mulai dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), serta bea cukai dan balai karantina juga akan masuk dalam satu wadah baru ini.
“Lembaga baru ini juga akan dilengkapi sistem IT yang bisa melakukan pemantauan terhadap seluruh barang yang masuk,” kata dia.
Selain itu, tim ini juga akan merumuskan standar khusus bagi barang yang bisa masuk ke Jawa Timur. Jika tak memenuhi standar, barang itu dipastikan akan langsung ditolak masuk.
Begitupun barang lokal juga akan diseleksi. “Nanti yang kualitasnya masih buruk akan kami bantu sehingga bisa meningkatkan kualitas. Jadi semacam incubator, produk UMKM kita masukkan dulu nanti kalau sudah baik baru kita lepas,” kata dia.
Sementara itu, selain melakukan pengawasan terhadap barang masuk, tim ini juga akan merumuskan strategi penguasaan pasar dalam negeri. “Target kami Jawa Timur bisa kuasai 40 persen perdagangan dalam negeri,” kata dia. (fik/ipg)