Kebutuhan Gas Bumi di Kalimantan Meningkat 92 Persen Saat Pemindahan Ibukota

M Fashurullah Asa Kepala BPH Migas menyatakan, kebutuhan gas bumi di Pulau Kalimantan akan meningkat sekitar 92 persen dari kebutuhan saat ini sebesar 675,21-696,40 MMSCFD (juta standar kaki kubik per hari) menjadi 1.214 MMSCFD.

“Dengan adanya rencana pemindahan ibukota di Kalimantan maka kebutuhan energinya berpotensi meningkat sebesar 92 persen dari kebutuhan saat ini,” kata M Fasrullah Asa di Pontianak, Selasa (3/12/2019).

Sehingga, menurut dia, untuk itulah pihaknya menggelar Focus Grup Discussion (FGD) “Sinergitas Pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan” di Kota Pontianak Kalbar yang dihadiri oleh berbagai pihak.

Selain itu juga kegiatan ini dirancang untuk menciptakan sinergi antar lembaga dalam mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan agar semua pihak terkait diharapkan memberikan kemudahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya.

Kegiatan FGD ini dihadiri oleh Moeldoko Kepala Staf Kepresidenan RI Jendral TNI (Purn) dan tokoh masyarakat Kalimantan sekaligus Ketua DPD RI Periode 2017-2019, Oesman Sapta Odang.

Selain itu, berbagai lembaga dan pemangku kepentingan dibidang gas bumi hadir mulai dari anggota DPR RI, DPD RI, SKK Migas, BPH Migas, Ditjen Migas KESDM, Kementerian Perindustrian, gubernur/bupati/walikota se-Kalimantan, dan Rektor PTN se-Kalimantan, Asosiasi Pengusaha Tambang dan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit, Kadin, Hipmi, Inkindo, Gapensi, Kahmi hingga badan usaha di bidang niaga dan atau pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Dia menyatakan, pembangunan pipa gas bumi Trans Kalimantan ini merupakan tindak lanjut rencana induk gas bumi tahun 2012-2025, termasuk dalam memenuhi peningkatan gas bumi tersebut di Pulau Kalimantan.

“Kementerian ESDM telah merencanakan pembangunan jalur pipa gas bumi Trans Kalimantan yang membentang dari Bontang-Banjarmasin-Palangkaraya hingga Pontianak sepanjang 2.219 kilometer, yang akan mengangkut gas bumi dari Bontang, Kalimantan Timur guna memenuhi kebutuhan energi gas alam bagi seluruh masyarakat di Pulau Kalimantan,” kata Ifan dilansir Antara.

Ia menambahkan, adanya rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan serta Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri (KI) dinilai efektif untuk meningkatkan penyerapan gas di wilayah ini. Nantinya di Kalimantan juga akan dibangun jaringan distribusi termasuk Jaringan gas (jargas).

“Untuk itu pemindahan ibu kota dan pembangunan pipa gas, BPH Migas perlu mengatur dan fokus menciptakan permintaan sehingga untuk pasokan gas untuk Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan tidak ada masalah,” ujarnya.(ant/tin/dwi)