Pemerintah Mengalah, Beri Kesempatan Nelayan Gunakan Cantrang

Susi Pujiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan sepakat dengan para nelayan bahwa pemerintah tidak akan mencabut Peraturan Menteri tentang pelarangan cantrang. Namun, pemerintah memberikan perpanjangan waktu kepada kapal cantrang untuk tetap melaut sampai dengan pengalihan alat tangkap mereka selesai.

“Tidak boleh ada penambahan kapal cantrang. Semua kapal cantrang yang ada harus melakukan pengukuran ulang kapalnya dengan benar dan hanya di Pantai Utara Pulau Jawa,” kata Susi di depan ribuan nelayan yang sedang berunjuk di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Susi meminta para nelayan menyepakati hasil dari pertemuan tersebut.

“Saya tidak mau ada kapal cantrang ilegal, tidak punya ukuran, ukuran mark down masih melaut. Kemudian tidak boleh ada kapal tambahan lagi. Semua harus berniat beralih alat tangkap. Setuju? Harus. Kalau nggak setuju tak cabut lagi,” teriak Susi dari panggung mobil pendemo.

Susi menjelaskan tujuan pemerintah membuat kebijakan tersebut adalah semata-mata untuk melindungi para nelayan dan laut Indonesia. Sehingga ia pun berharap agar para nelayan mendukung setiap program dan kebijakan yang dibuat pemerintah.

“Kalau sampeyan bandel terus nelayan tradisional marah, Pak Jokowi kan juga susah. Jadi tolong kompromi ini dipatuhi,” ungkap Susi.

Susi juga menyatakan kepada para nelayan bahwa pemerintah tak segan untuk membantu agar kehidupan para nelayan di seluruh Tanah Air semakin sejahtera.

“Kredit macet juga akan dibantu tapi nggak boleh bohong ukuran kapal. Kalau masih ada yang bohong tahun depan ditenggelemin. Saya ingin anda-anda menguasai laut Indonesia, bukan kapal-kapal ikan asing. Hidup nelayan Indonesia!” teriak Menteri Susi.

Sebelum menemui pendemo, menteri perikanan dan kelautan bersama Joko Widodo Presiden, mengadakan pertemuan dengan perwakilan nelayan Pantura di Istana Merdeka.

Mereka hadir bersama Wihaji Bupati Batang, Enthus Susmono Bupati Tegal, Nursoleh Wali Kota Tegal, Haryanto Bupati Pati dan Abdul Hafidz Bupati Rembang.

Presiden menjelaskan hasil dari pertemuan bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada nelayan untuk beralih dari penggunaan cantrang pindah menuju ke yang baru tanpa ada batasan waktu pun. “Tapi jangan sampai nambah kapal,” pesan Presiden. (jos/dwi/ipg)