OJK Berharap Jatim Jadi Pionir Pembiayaan dengan Obligasi Daerah

Beberapa pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) datang ke Gedung Negara Grahadi untuk berdiskusi tentang terobosan pembiayaan pembangunan dengan obligasi daerah, Jumat (19/1/2018).

Rombongan OJK dipimpin Wimboh Santoso Ketua Dewan Komisioner OJK disambut Soekarwo Gubernur Jawa Timur dan jajaran kepala dinas di ruang utama Gedung Negara Grahadi.

Soekarwo Gubenur Jatim mengatakan, di Jawa Timur saat ini ada beberapa pola pembiayaan yang bisa diterapkan. Menurutnya, loan agreement menjadi cara paling tepat diterapkan.

Dia mencontohkan, banyak petani bila menggunakan pupuk bebas atau tanpa subsidi justru lebih produktif dibanding memakai pupuk bersubsidi.

“Terkait hal ini kami sudah kerjasama dengan Petrokimia, dan mereka siap. Sedangkan model kerjasamanya masih kami persiapkan,” ujarnya.

Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo juga menyampaikan, beberapa waktu sebelumnya, Pemprov Jatim sempat mendapatkan tawaran bantuan (pinjaman) dari luar negeri. Namun, setelah dianalisa tawaran itu berat saat pengembalian.

“Sebetulnya di Jatim pertumbuhan ekonomi kelas menengah naik cukup siginifikan. Dari 35 persen terhadap PDRB sekarang naik jadi 38,7 persen. Karenanya kami mohon arahan dari OJK terkait tantangan yang kami hadapi,” ujarnya.

Menanggapi apa yang disampaikan Pakde Karwo, Wimboh mengatakan, saat ini pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur. Mulai dari pembangunan bandara, tol laut, MRT, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya.

Namun pembiayaan pembangunan itu tidak bisa sepenuhnya menggunakan APBN. Satu di antara beberapa terobosan pembiayaan pembangunan ini adalah dengan obligasi daerah di pasar modal.

“Saat ini uang yang beredar banyak, tinggal implementasi skema pembiayaannya yang harus ditata dengan baik,” kata dia.

Berkaitan pertumbuhan ekonomi nasional. Wimboh mengatakan digitalisasi yang terjadi saat ini sangat berpengaruh. Banyak barang dari luar negeri yang dipasarkan dengan mudah ke dalam negeri.

Perekonomian pun, kata Wimboh, harus digenjot sehingga tidak hanya mengandalkan aktivitas ekonomi seperti yang ada saat ini.

“Meskipun suku bunga dan inflasi turun, jika tidak digenjot, maka akan berdampak pada kegiatan ekspor impor dalam negeri,” tegasnya.

Ia menambahkan, bidang pertanian, perikanan, dan kelautan juga akan dibawa ke era digital, sebagai bentuk percepat terhadap digitalisasi yang sudah terjadi.

Pembiayaan dengan obligasi daerah adalah salah satu solusi agar pembangunan di Jawa Timur tetap berjalan sehingga perekonomiannya pun turut terdongkrak.

Wimboh pun berharap, Jatim bisa menjadi pionir dalam hal pembiayaan proyek pembangunan dengan biaya dari obligasi daerah.(den/iss/ipg)