Kebut UU MD3 dan Revisi KUHP, Bambsoet Kumpulkan Pimpinan Fraksi

Bambang Soesatyo (Bambsoet) Ketua DPR RI kembali mengumpulkan para ketua fraksi dalam rapat informal yang digelar di ruang kerjanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Agenda yang dibahas pada pertemuan informal itu adalah berbagai isu di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tugas dewan.

Lebih lanjut Bambsoet mengatakan, pertemuan informal semacam itu justru bisa mencapai kesamaan pandangan secara jernih dan utuh. Salah satunya adalah menuntaskan revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

“Revisi UU MD3 semakin menemui titik terang. Ada beberapa hal yang perlu dikomunikasikan, namun Insya Allah semuanya lancar,” tegasnya.

Selain itu, DPR juga punya pekerjaan besar di bidang legislasi untuk menuntaskan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Mantan ketua Komisi III DPR itu mendorong para wakil rakyat bisa menuntaskan revisi KUHP.

“Mohon doa dan dukungan dan seluruh masyarakat Indonesia,” kata Bambang.

Dia mengatakan, pertemuan informal itu juga penting untuk mendinginkan suasana di tahun politik yang riuh oleh Pilkada Serentak 2018. Yang tidak kalah penting, kata Bambsoet, tahun politik tidak semestinya membuat para legislator sibuk urusan partai sehingga melalaikan tugas di DPR.

“Pimpinan DPR bersama pimpinan Fraksi tetap berkomitmen menjaga para anggotanya agar tidak mengabaikan tugas-tugas kenegaraan. Saya jamin DPR RI tetap aktif menjalankan tugas dan fungsinya,” jelas Bambang.

Seluruh wakil ketua DPR juga hadir pada pertemuan informal itu,masing-masing Fadli Zon yang membidangi politik dan keamanan, Fahri Hamzah (bidang kesejahteraan rakyat), Taufik Kurniawan (bidang ekonomi dan keuangan), serta Agus Hermanto (bidang industri dan pembangunan).

Bambang mengatakan, kunci penting untuk mendongkrak kinerja DPR adalah kekompakan di antara fraksi-fraksi di dalamnya. Untuk memacu kinerja dewan di bidang pengawasan, legislasi dan anggaran, legislator Golkar itu memperbanyak pendekatan informal melalui pertemuan dengan pimpinan fraksi, komisi ataupun Alat Kelengkapan DPR (AKD).

“Jika seluruh pimpinan fraksi kompak, maka anggota DPR RI juga akan kompak. DPR RI bisa menjadi harmonis dalam melayani masyarakat sesuai tugas dan fungsinya,” ujar Bambang.

Menurut Bambsoet, komisi ataupun AKD akan tetap menjalankan sidang maupun rapat konsultasi dengan para mitra kerja. Dengan demikian berbagai persoalan yang ada di masyarakat pun bisa dicarikan solusinya.

“Berbagai permasalahan bangsa akan tetap kami pecahkan, tidak terganggu oleh kontestasi pilkada maupun kejadian politik lainnya. Nanti bisa dicek, ruang sidang komisi dan alat kelengkapan dewan akan tetap hidup,” ujarnya.(faz/ipg)