Presiden Jokowi Dapat Kartu Kuning dari BEM UI

Sebuah video yang menggambarkan seorang pemuda mengacungkan kartu kuning, tak jauh dari posisi Presiden yang memberi sambutan pada Dies Natalies di Universitas Indonesia, viral.

Pemuda yang menggunakan batik bercorak merah ini, awalnya membunyikan peluit dan berteriak kemudian mengacungkan kartu/buku kuning.

Paspampres yang tidak menyadari akan ada aksi dalam ruangan, langsung mengamankan pemuda yang ternyata adalah Zaadit Taqwa Ketua BEM UI itu. Zaadit langsung diamankan bersama Alfian Tegar Prakasa koordinator aksi, dan satu orang mahasiswa lainnya.

“Aksi yang kami lakukan sebenarnya adalah bentuk aksi damai,” kata Alfian saat dihubungi suarasurabaya.net, Jumat (2/2/2018).

Dua kegiatan tersebut dilakukan di Stasiun UI dan Balairung UI. Alfian menegaskan aksi damai ini, hanya merupakan simbolik saja.

“Kami bentangkan spanduk di stasiun UI, maksudnya agar Presiden melihat saat melintasi jalur ini, tapi belum sampai kami membentangkan spanduk pihak pengamanan kampus sudah melarang, termasuk polisi juga menghalangi aksi kami,” tambahnya.

Merasa aksi yang pertama gagal, aksi kedua yakni memberikan kartu kuning langsung di dalam Balairung UI dilakukan.

“Yang ada di balai itu Zaadit ketua BEM kami, kami memberikan peringatan dengan peluit dan memberikan simbul kartu kuning berisi kajian kami tentang beberapa tuntutan yang kami rasa ini penting untuk menjadi kajian 4 tahun pemerintahan Jokowi sebagai Presiden,” katanya.

Tapi sayang, aksi simbolik ini belum selesai Zaadit sudah diamankan, kata Alfian.

“Kami sempat diamankan, diminta biodata dan ditanya beberapa hal saja setelah itu kami boleh melanjutkan aktifitas, pihak keamanan kampus dan polisi juga mengatakan kemungkinan kami akan diperiksa lagi,” tambah Alfian.

Aksi simbolik membunyikan peluit dan pemberian kartu kuning yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, meminta pada Presiden agar memperhatikan Isu gizi buruk di Asmat, dimana kondisi gizi buruk tersebut tidak sebanding dengan dana otonomi khusus yang pemerintah alokasikan untuk Papua.

Kedua, yaitu penunjukan Asisten Operasi Kapolri Irjen Mochamad Iriawan sebagai Plt Gubernur Jabar dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai Plt Gubernur Sumut yang kembali memunculkan dwifungsi Polri/TNI. Hal tersebut dikhawatirkan dapat mencederai netralitas Polri/TNI.

Ketiga, yaitu draft peraturan baru organisasi mahasiswa yang dinilai mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa. (rst)