Bamsoet Serukan Aparat Bangun Media Sosial yang Netral

Jelang pilkada 2018 dan pemilu 2019, Bambang Soesatyo Ketua DPR merasa geram karena makin meningkatnya akun palsu di media sosial yang disalahgunakan untuk menyebarkan fitnah, berita hoax, dan hate speech. Korbannya elite hingga level Presiden Jokowi. Terakhir, Presiden RI Kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, jadi korban hoax.

Karena itu, Bamsoet meminta Komisi I DPR bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bertindak.

“Mendesak Badan Siber dan Sandi Negara untuk melakukan pengawasan intensif terkait penyebaran fitnah, berita hoax, dan hate speech di media sosial yang berpotensi menimbulkan konflik,” tegas Bamsoet, digedung DPR RI, Senayan, Rabu (14/2/2018).

Bambang juga berharap Komisi I DPR melalui Kemenkominfo, memanggil penyedia media sosial dalam rapat dengar pendapat. Hal itu berguna untuk membahas persoalan tersebut dan menjadikan media sosial yang sehat dan netral.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga dinilainya harus bersikap objektif terhadap penyebar fitnah, berita hoax, dan hate speech di media sosial. Yakni sesuai dengan hukum yang berlaku.

Masyarakat pun sebaiknya menggunakan akun media sosial secara bijak. Dia menghimbau agar masyarakat melaporkan jika melihat akun-akun yang digunakan untuk menyebarkan fitnah, berita hoax, dan hate speech.

“Apalagi kalau terkait Pilkada dan Pemilu. Laporkan segera ke Kemenkominfo, BSSN, dan Kepolisian,” tegas Bamsoet.

Di sisi lain, Bamsoet juga menyoroti rendahnya minat baca dan kemampuan individu di dalam mengolah serta memahami informasi atau kemampuan literasi. Sebagai Pimpinan DPR, Bamsoet meminta Pemerintah untuk melakukan koordinasi antar kementerian dan lembaga. Diharapnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) bekerja sama.

“Tujuannya membuat skema penguatan akses baca kepada masyarakat,” kata Bambang.

Pemerintah juga perlu melakukan inovasi terhadap akses baca melalui teknologi digital. Pada tataran keluarga, Bamsoet berharap ada upaya untuk membudayakan gemar membaca sejak dini.

“Mengingat budaya gemar membaca merupakan bagian utama dari pembangunan sumber daya manusia,” kata Bambang.(faz/dwi)