Jokowi Ancam Copot Sofyan Djalil dalam Kasus Sertifikat Tanah

Joko Widodo Presidenmengancam akan mencopot jabatan Sofyan Djalil sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN jika tak mampu memenuhi target sertifikasi tanah bagi rakyat.

Dalam acara penyerahan tanah untuk rakyat di Halaman Sirkuit Sentul, Babakan Madang, Selasa (6/3/2018), Presiden Jokowi kembali melontarkan ancaman tersebut kepada Sofyan Djalil.

“Saya sudah perintahkan kepada Pak Menteri (Sofyan Djalil, red) tahun ini tujuh juta (sertifikat, red). Kalau enggak bisa ganti, saya copot,” kata Joko Widodo yang disambut tepuk tangan meriah dari ribuan masyarakat yang hadir dalam acara tersebut.

Ancaman pencopotan itu sebenarnya sudah dilakukan berkali-kali oleh Presiden Jokowi. Bahkan di setiap acara penyerahan sertifikat tanah yang dilakukan di berbagai daerah, Joko Widodo terus mengingatkan bahwa ancaman tersebut masih berlaku.

Menteri Sofyan Djalil sendiri hanya tersenyum-senyum ketika mendengar pidato Presiden tersebut.

“Menterinya juga nyuruh ke Kanwil BPN-nya kalau enggak sampai target copot juga. Kerja kalau enggak seperti itu ya enggak rampung-rampung,” katanya.

Pada kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan betapa persoalan sengketa lahan menjadi momok di negeri ini. Dalam kunjungan kerja ke berbagai daerah selama ini, Jokowi mengaku selalu mendapatkan keluhan terkait sengketa lahan.

Menurut dia, sengketa lahan terjadi karena belum dimilikinya sertifikat oleh seseorang.

“Kabupaten Bogor juga sama banyak sengketa karena rakyat belum pegang tanda bukti hak atas tanah. Kalau sudah pegang mau apa. Sudah enggak bisa apa-apa,” katanya.

Presiden pada kesempatan itu berpesan kepada masyarakat yang sudah menerima sertifikat untuk menjaga sertifikat dengan baik. Selain itu presiden juga meminta masyarakat untuk memperhitungkan dengan cermat jika akan menggunakan sertifikat ke bank.

Dalam kesempatan yang sama diserahkan 15.000 sertifikat kepada masyarakat di wilayah Bogor meliputi empat kecamatan.

Tahun lalu 5 juta sertifikat telah diserahkan kepada masyarakat. Sedangkan pada tahun ini ditargetkan jumlah itu naik menjadi 7 juta sertifikat. Hingga pada tahun 2019 ditargetkan 9 juta sertifikat dapat diserahkan kepada masyarakat. (ant/tna/iss)