Bamsoet Soroti Potensi Money Politics dan Politik Identitas di Pilkada

Bambang Soesatyo Ketua DPR RI mengharapkan Pilkada Serentak 2018 menjadi ajang bagi para kontestan untuk adu gagasan. Dia juga mengajak pihak-pihak yang terlibat dalam kontestasi Pilkada Serentak 2018 untuk mengedepankan hukum dan etika.

Bamsoet mengatakan hal itu ketika menyampaikan arahan kepada pengurus dan relawan Beringin Center dalam rangka pemenangan duet Ganjar Pranowo-Taj Yasin pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (Pilgub Jateng) 2018 di Solo, Rabu (21/3/2018).

Menurutnya, demokrasi tanpa dibarengi penegakan hukum akan memunculkan anarki.

“Demikian pula demokrasi tanpa etika akan berjalan secara membabi buta dan tanpa arah. Demokrasi zaman now tidak boleh begitu. Demokrasi zaman now harus menjunjung tinggi etika dan hukum,” ujarnya.

Acara itu juga dihadiri polikus dari sejumlah partai, diantaranya FX Hadi Rudyatmo Wali Kota Solo yang juga ketua DPC PDIP Surakarta, Firman Soebagyo dan Misbakhun anggota Fraksi Golkar DPR RI, serta Syahroni legislator Partai NasDem.

Bamsoet menegaskan, DPR akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye pilkada. Selain itu, DPR juga mendorong penyelenggara pemilu dan instansi keamanan melakukan langkah-langkah preventif dalam menghadapi potensi ancaman Pilkada serentak perlu disiapkan.

“DPR telah bekerja sama dengan lembaga lain seperti KPU, Bawaslu, Polri, BIN, TNI, pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota agar pelaksaanan Pilkada dapat berlangsung dengan aman dan lancar,” kata dia.

Bamsoet memprediksi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 masih akan diwarnai isu politik uang dan identitas. Jika kedua isu itu tidak dikelola dengan baik, sambungnya, maka akan menurunkan kualitas demokrasi.

“Pemimpin yang lahir dari proses yang demikian sulit diharapkan dapat mengemban amanah rakyat untuk kemajuan dan kesejahteraan,” kata Bamsoet.

Dia menjelaskan, dalam konteks demokrasi yang berkualitas, semua pihak tentu berharap akan menyaksikan proses pemilu yang ideal dari para kontestan. Menurutnya, para kontestan harus bisa menjadikan gagasan, ide, program serta visi dan misi sebagai sajian utama.

“Sehingga masyarakat Indonesia dapat mengambil pembelajaran politik yang positif untuk perkembangan demokrasi,” jelasnya.

Selain itu, Bamsoet juga mengharapkan Pilkada 2018 ataupun Pemilu 2019 yang menyerentakkan pemilihan legislatif dan presiden bisa menjadi bukti nyata dari semua komponen bangsa untuk mampu mengembangkan demokrasi yang berkualitas.

“Dengan begitu perjuangan memenangkan Pilkada tidak boleh melukai hati rakyat. Justru sebaliknya, kita harus bekerja keras dengan program-program untuk merebut simpati rakyat,” tegas Bamsoet.

Menurut dia, pilkada tidak sekadar mengantar calon menjadi gubernur, bupati ataupun wali kota saja. Sebab, kemenangan di pilkada harus digunakan untuk perjuangan mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

“Begitu pula dengan perjuangan menegakkan demokrasi. Bukan semata untuk demokrasi itu sendiri, melainkan demokrasi sebagai pintu gerbang demi terciptanya kemakmuran dan keadilan,” pungkas Bamsoet.(faz/rst)