Jokowi Tanyakan Cara Menghitung Tarif Jalan Tol

Joko Widodo Presiden memanggil beberapa menteri dan pemilik jalan tol di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/3/2018) untuk membahas rencana penurunan tarif jalan tol.

Para menteri yang dipanggil Presiden di antaranya Basuki Hadimuldjono Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR), Budi Sumadi Menteri Perhubungan, pihak Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Sedangkan dari perusahaan pengelola jalan tol, Presiden memanggil Desi Arryani Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) dan Wiwiek D Santoso Direktur PT Astra Infrastruktur.

“Beliau menanyakan tarif tol ini bagaimana cara menghitungnya, dia mendengar keluhan para pengemudi,” kata Basuki Hadimulyono usai pertemuan itu. Basuki mengungkapkan kepada Presiden, bahwa selama empat dasawarsa ruas tol dari Jagorawi ke Palimanan Kanci tarifnya Rp212-Rp416 per kilometer.

Tarif tol di Indonesia memang berbeda-beda besarannya, tidak semata berdasarkan jarak.

Beberapa warga dunia maya mengunggah tentang biaya perjalanan darat memakai jalan tol dari Jakarta ke Surabaya yang dinilai mahal.

Padahal, tujuan pembangunan jalan tol di antaranya untuk menurunkan biaya distribusi barang dan jasa dan memangkas waktu tempuh, serta meratakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Sementara pembangunan jaringan infrastruktur merupakan salah satu pokok penting pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

“Sedangkan pada 2000-2010 ini, seperti contohnya Jalan Tol Ulujami dan Cipulang ini Rp709 per kilometer. Pada 2011, Surabaya, Mojokerto, Bogor, Bali, Rp900-Rp1.000 per kilometer. Pada 2015 ini yang baru beroperasi hingga 2018 nanti ini Rp750-Rp1.500 per kilometer. Ini yang disebut mahal,” tuturnya.

Menurutnya, jika dilihat dari inflasi, biaya kontruksi, pajak, bunga, maka besaran tarif tol itu (Rp750-Rp1.500/km) dikategorikan wajar.

“Kemudian, bagaimana caranya menurunkan ini (tarif tol)? Khan tergantung konsesinya. Sepanjang konsesinya, ini rata-rata 35-40 tahun. Kami membuat opsi penurunan tarif dengan menambah masa konsesi,” ucap dia.

Cara lain berikut, katanya, dengan mengubah komposisi golongan logistik dari golongan 2,3,4 dan 5 menjadi golongan 2 dan 3 saja.

“Sehingga akan turun banyak itu yang dulunya Rp115.000-Rp144.000 menjadi Rp96.000, ini yang dilaporkan dan beliau setuju menerapkan,” katanya.

Adapun Budi Karya Sumadi mengatakan, penurunan tarif itu karena banyak angkutan logistik yang enggan menggunakan jalan tol dinilai tarifnya terlalu mahal.

“Ini dalam rangka memberikan kemudahan dan kemurahan tarif tol untuk mendukung logistik yang lebih murah,” imbuhnya.

Dia mengatakan, penurunan tarif tol sudah dikaji di tingkat kementerian. Jika peraturannya sudah ada maka tarif bisa langsung turun.

Dia menjelaskan skema penurunan tarif tol bisa dengan beberapa cara, termasuk dengan menurunkan golongan kendaraan.

“Jadi ini khan ada tarif di satu tempat di Jawa Timur, misal, dari Rp180.000 menjadi Rp96.000. Jadi hampir separuh,” kata dia.

Aryani mengatakan, tidak mempermasalahkan penurunan tarif sepanjang prinsip internal rate of return (IRR) tetap dan konsensi diperpanjang

“Tujuan utama bahwa ini meningkatkan daya tahan nasional, daya saing nasional di logistik ini kan supaya tercapai,” ujarnya.

Sedangkan PT Astra Infrastruktur juga tidak mempermasalahkan penurunan tarif jika IRR-nya tetap dan konsensinya diperpanjang.

“Kalau buat investor sama, baik BUMN, swasta, yang penting kepastian bagaimana kami masing-masing respek pada perjanjian yang sudah diperjanjikan sejak di awal,” katanya.

Santoso juga mengungkapkan saat ini perusahaannya mengelola beberapa ruas jalan tol, di antaranya Tangerang-Merak, Cipali, Semarang-Solo, Jombang-Mojokerto.

“Di Jabodetabek masih pembangunan bersama Bu Desi (Jasa Marga) juga, Serpong-Kunciran dan Serpong-Balaraja,” katanya.(ant/den/rst)