Peraturan registrasi 1 Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk 3 nomor handphone, dinilai mematikan pengelola outlet pulsa dan data internet di Jawa Timur. Mereka memprotes hal itu Senin (2/4/2018) dengan unjuk rasa yang digelar di DPRD Jatim, jalan Indrapura.
Membawa spanduk, poster berisi tuntutan agar peraturan registrasi 1 Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk 3 nomor handphone dicabut, komunitas nomor cantik Indonesia (KNCI) pengelola outlet pulsa dan internet se Jawa Timur menggelar aksi di DPRD Jawa Timur.
Kebijakan 1 NIK 3 Nomor, menurut para pengelola outlet itu merugikan, karena menjadi pembatas penjualan kartu perdana maupun data internet yang sebelumnya bisa dijual secara bebas oleh pengelola outlet.
“Kalau aturan itu diterapkan seperti saat ini, kami yang dibawah ini pasti mati. Bangkrut. Karena pembatasan itu jelas membuat usaha kami mati. Perolehan pasti habis,” terang Samsuri pemilik outlet di Sumenep.
Kebijakan 1 NIK 3 Nomor lanjut Samsuri sangat merugikan penjual layanan pulsa atau pemilik outlet pulsa seperti dirinya.
“Belum lagi registrasi yang sulit, itu juga menjadikan kami merugi. Masyarakat komplainnya ke kami, bukan provider,” tegas Samsuri.
Opik pemilik dan pengelola outlet pulsa dan paket data internet dari Tulungagung menyampaikan hal yang sama, terkait pemberlakuan 1 NIK 3 Nomor tersebut.
“Drastis penurunannya. Karena pembatasan itu. Belum lagi provider yang tidak mau tahu dengan kondisi seperti itu. Ini secara langsung atau tidak langsung mematikan usaha kami. Usaha rakyat kecil ini,” ujar Opik.
Senin (2/4/2018) ribuan anggota KNCI yang berasal dari berbagai kota di Jawa Tinur mendatangi DPRD Jatim berharap suara mereka didengar.
“Kalau kebijakan ini terus diberlakukan, maka kami pelaku usaha kecil penyedia pulsa dan paket data internet pasti gulung tikar. Kami pasti tutup. Kami pasti bangkrut, ini tidak benar,” tegas Opik.
Sementara aksi protes anggota KNCI berlangsung, arus lalu lintas kawasan jalan Indrapura merambat. Kendaraan mengambil sisi kanan jalan, dengan arahan puluhan petugas Polisi. (tok/ino/rst)